Banjarmasin

Tingkatkan Pendapatan dari Pariwisata, Banjarmasin Diharapkan Meniru Bogor

BOGOR, klikkalsel – Rupanya tingginya pendapatan asli daerah (PAD) Bogor dari sektor pajak dan retribusi terkait pariwisata dikararenakan daya dukung infrastruktur.

“Namun untuk menarik kunjungan wisatawan diperlukan even skala besar, tak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional,” ucap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bogor Lia Kartiana Dewi, di sela kunjungan Komisi II DPRD Banjarmasin dan bersama dinas terkait, di kantor BPKAD, Kamis (11/7/2019).

Di Bogor, ungkap dia, tingginya pendapatan pajak dan retrbusi dari sektor pariwisata juga diuntungkan adanya instana kepresidenan yang kerap dipakai untuk rapat menteri, sehingga cakupan kunjungan hotel sinergi dengan target PAD.

Selain infrastruktur, lanjutnya, hal yang perlu digaris bawahi untuk menunjang pariwisata adalah ketersediaan atau mobilitas transportasi.

“Makanya Bogor menjalin MoU dengan daerah tetangga, seperti dengan DKI Jakarta. Yang akan menyambungkan Kereta MRT Jakarta-Bogor, melawati Cibubur,” jelasnya.

Disinggung soal kebocoran pajak dan retribusi? Dewi menyatakan, pihaknya secara simultan melalukan antisipasi, seperti memasang CCTV yang realtime online di semua tempat hiburan, hotel, karaoke, restoran dan sejenisnya.

“Itu dilakukan agar wajib pajak tak lagi berbohong dan manipulasi data. Jangan sampai kunjungan banyak tapi pendapatan minim,” sebutnya.

Bagi dia, peran DPRD juga sangat penting untuk melakukan pengawasan. “Di Bogor sini, dewan melakukan sidak per tiga bulan terkait objek pajak,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kota Banjarmasin Jimmy Khuzaimi mengatakan, upaya peningkatan sektor pariwisata dari Bogor sangat tinggi dengan melibatkan kerjasama KPP Pratama dan kejaksaan.

“Harapan kita bisa mencontoh, sehingga sektor pajak dan retribusi terkait pariwisata bisa optimal seperti di Bogor,” ujar dia.

Ia menyadari peningkatan pariwisata terkait dengan kenyamanan infrsruktur. Jadi, ke depan PAD sektor pariwisata ditingkatkan, sambil infrastruktur dibenahi.

Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Purnamo menyebutkan, sudah ada kerjasama dengan pihak kejaksaan dalam pungutan pajak.

Menambah penekanan agar wajib pajak tidak melalukan manipulasi dan menyetor seperti seharusnya, ia menyarankan Pemko bekerja sama dengan KPK, seperti di Surabaya.

“Mudah-mudahan ke depan ada kerjasama tidak hanya dengan kejaksaan, tetapi juga dengan kepolisian serta KPK,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H Arupah Arif berharap optimalisasi retribusi dan pajak terwujud di Banjarmasin.

“Harapan kita, wajib pajak konsisten membayar pajak sesuai dengan apa yang di dapat. Juga apa yang didapat di Bogor ini bisa diterapkan di Banjarmasin,” pungkasnya. (farid)

Editor : Amran

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top