Klikkalsel.com

Blog

  • Pemprov Kalsel Rangsang Pengetahuan Siswa SMP tentang Sejarah dan Budaya Lewat Lomba Cerdas Cermat

    Pemprov Kalsel Rangsang Pengetahuan Siswa SMP tentang Sejarah dan Budaya Lewat Lomba Cerdas Cermat

    BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus mengenalkan sejarah dan budaya kepada pelajar. Salah satunya melalui Lomba Cerdas Cermat Permuseuman Tingkat SMP atau sederajat se-Kalsel 2026.

    Lomba tersebut berlangsung selama tiga hari, 11-13 Agustus 2026, di Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti perwakilan pelajar dari kabupaten/kota di Kalsel dan digelar dalam rangkaian Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel serta HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Mengusung tema “Cerdas Berbudaya, Menggali Sejarah Budaya Bangsa Melalui Museum”, para peserta diuji dengan berbagai pertanyaan seputar sejarah dan kebudayaan.

    Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim melalui Kepala Bidang Kebudayaan Eddy Suwarto mengatakan, lomba tersebut menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan ketertarikan pelajar terhadap sejarah dan budaya.

    “Melalui ajang kompetisi seperti ini, mari kita tanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta semangat pantang menyerah kepada generasi penerus pembangunan Banua,” ucapnya, Selasa (11/8/2026).

    Tak hanya menguji pengetahuan, peserta juga dituntut mampu bekerja sama dalam tim, berpikir cepat, dan menentukan jawaban dengan tepat. Menurut Eddy, hal tersebut menjadi bagian dari pembelajaran yang didapat peserta selama mengikuti lomba.

    Sebanyak 13 kontingen mengikuti lomba tingkat provinsi ini. Masing-masing kontingen terdiri dari tiga siswa dan satu guru pendamping. Total peserta yang bertanding mencapai 39 siswa.

    Baca Juga : Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Baca Juga : Karhutla Kalsel Makin Meluas, 2.675 Hektare Lahan Terbakar dalam Kurang dari Sebulan

    Sebelum tampil di tingkat provinsi, para peserta terlebih dahulu mengikuti seleksi di daerah masing-masing.

    Untuk menjaga penilaian tetap objektif, panitia menghadirkan tiga juri yang berkompeten di bidangnya. Mereka berasal dari unsur purnatugas Balai Bahasa Kalimantan Selatan, Ketua Program Studi Pendidikan IPS, serta Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN.

    Eddy mengatakan, lomba tersebut juga menjadi bagian dari tahapan menuju kompetisi tingkat nasional. Namun, pelaksanaan di tingkat nasional masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

    “Karena kegiatan ini pada dasarnya ada kegiatan yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat nasional. Kami masih berkoordinasi dengan tingkat nasional apakah kegiatan yang nanti dilaksanakan di tingkat nasional akan diselenggarakan pada tahun ini,” jelasnya.

    Ia meminta seluruh peserta mengikuti lomba dengan jujur dan percaya diri. Menurutnya, pengalaman yang didapat selama mengikuti kompetisi juga menjadi bagian penting, tidak hanya soal menang atau kalah.

    “Pengalaman, pengetahuan, serta persahabatan yang diperoleh selama mengikuti kompetisi merupakan bagian penting dari keberhasilan peserta,” imbuhnya.

    Eddy juga meminta dewan juri menjalankan tugas dengan jujur dan adil. Ia turut mengapresiasi panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan lomba tersebut. (rizqan)

    Editor: Abadi

  • Kapolresta Banjarmasin Ajak Masyarakat Bersama Cegah Karhutla dengan Seruan “Kayuh Baimbai Jaga Banua”

    Kapolresta Banjarmasin Ajak Masyarakat Bersama Cegah Karhutla dengan Seruan “Kayuh Baimbai Jaga Banua”

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin, S.H., S.I.K., M.H. mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Banjarmasin.

    Ajakan tersebut disampaikan Riza usai memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan penanggulangan Karhutla di Halaman Mapolresta Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).

    Menurutnya, upaya pencegahan Karhutla tidak bisa hanya mengandalkan aparat dan pemerintah. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan serta mengantisipasi munculnya titik api.

    “Saya mengajak seluruh pihak untuk Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan pencegahan terjadinya Karhutla di Kota Banjarmasin,” ucapnya.

    Ia mengatakan, meski hingga saat ini titik api di wilayah Kota Banjarmasin masih relatif kecil, kesiapsiagaan tetap harus dioptimalkan. Masyarakat diminta tidak menganggap remeh aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

    “Jangan sepelekan aktivitas api yang kecil. Pencegahan jauh lebih penting dibanding menangani dampak api yang sudah terlanjur membesar,” jelasnya.

    Baca Juga : Kapolresta Banjarmasin Cek Kesiapan 200 Personel Hadapi Karhutla 2026

    Baca Juga : Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Riza menekankan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi salah satu kunci dalam mencegah kebakaran. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat ikut berperan dengan mengawasi lingkungan masing-masing.

    “Kita semua harus saling berkolaborasi untuk menjaga Kota Banjarmasin yang aman dari bahaya kebakaran,” tuturnya.

    Ia berharap semangat Kayuh Baimbai atau bekerja bersama tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak hanya aparat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat di lingkungan permukiman.

    Dengan sinergi seluruh pihak, potensi kebakaran dapat dideteksi dan dicegah lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

    “Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran. Keselamatan dan keamanan Kota Banjarmasin merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (airlangga)

    Editor: Abadi

  • Kapolresta Banjarmasin Cek Kesiapan 200 Personel Hadapi Karhutla 2026

    Kapolresta Banjarmasin Cek Kesiapan 200 Personel Hadapi Karhutla 2026

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin memimpin apel gelar pasukan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 di Banjarmasin, Selasa (11/8/2026) pagi.

    Apel tersebut diikuti ratusan personel gabungan dari TNI-Polri, BPBD Kota Banjarmasin, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), relawan hingga unsur masyarakat.

    Kegiatan ini digelar untuk memastikan kesiapan personel dan sarana dalam menghadapi potensi kebakaran, khususnya di tengah meningkatnya kejadian kebakaran selama Juli hingga Agustus 2026.

    Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin mengatakan, berdasarkan informasi dan data Pusdal BPBD, pada 2023 terdapat 43 kasus kebakaran lahan di Banjarmasin.

    Namun, kebakaran tersebut bukan terjadi pada lahan produktif. Sementara pada 2024 dan 2025, kasus Karhutla relatif minim karena kondisi musim kemarau basah.

    “Jadi jumlahnya ada 43 kasus di tahun 2023. Kemudian tahun 2024 dan 2025 kemarin karena musim kemarau basah jadi minim Karhutla,” terang Riza.

    Memasuki Juli dan Agustus 2026, kasus kebakaran kembali mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 23 peristiwa kebakaran terjadi dalam dua bulan tersebut.

    “Jadi kebakaran itu ada 15 kali pada Juli tadi dan delapan peristiwa pada Agustus ini,” ungkapnya.

    Menurut Riza, salah satu penyebab kebakaran tersebut adalah kelalaian masyarakat, terutama aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja hingga api merembet ke lahan maupun permukiman.

    “Hal ini disebabkan di antaranya adalah kelalaian. Yakni pembakaran sampah di tempat warga yang ditinggalkan, kemudian api meluas ke lahan-lahan atau permukiman warga,” jelasnya.

    Baca Juga : Pemko Banjarmasin Bagikan 7 Ribu Bendera Merah Putih, Yamin Minta Semarak Kemerdekaan Lebih Awal

    Baca Juga : Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Selain Karhutla, pihaknya juga memberikan perhatian terhadap kebakaran bangunan yang terjadi di wilayah Kota Banjarmasin.
    Riza menyebut, pada Juli 2026, kebakaran rumah dan toko cukup banyak terjadi. Salah satunya di Kecamatan Banjarmasin Barat yang tercatat sebanyak 17 kejadian.

    Kemudian Banjarmasin Selatan sebanyak 10 kejadian, Banjarmasin Utara enam kejadian, Banjarmasin Timur empat kejadian, dan Banjarmasin Tengah tiga kejadian.

    “Hal ini tentu juga menjadi konsentrasi kita bersama untuk tidak hanya menemukan kebakaran hutan dan lahan, tapi kebakaran rumah juga,” katanya.

    Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menjadi sumber api, khususnya membakar sampah sembarangan.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memicu kebakaran dengan sengaja membakar sampah,” tegasnya.

    Polresta Banjarmasin juga menyiapkan langkah penegakan hukum apabila ditemukan masyarakat yang dengan sengaja membakar lahan maupun sampah dan terbukti menyebabkan kebakaran.

    Meski demikian, Riza mengatakan pihaknya tetap mengedepankan langkah persuasif dan pencegahan.

    “Namun dalam hal ini saya berupaya melakukan pertimbangan peneguran dulu melalui maklumat Kapolda maupun Wali Kota,” ujarnya.

    Selain penegakan hukum, pihaknya akan berkolaborasi dengan instansi terkait untuk memasang spanduk dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan.

    “Termasuk memberikan sanksi-sanksi peradilan apabila terbukti ketangkap basah pelakunya,” katanya.

    Lebih lanjut, dalam penanganan Karhutla, Polresta Banjarmasin menyiagakan sekitar 200 personel. Jumlah tersebut nantinya diperkuat personel gabungan dari Satpol PP, BPBD, relawan, BPK, serta unsur TNI dari Kodim 1007/Banjarmasin dan organisasi masyarakat.

    Riza mengatakan, kesiapan personel menjadi penting mengingat penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas instansi.

    Terkait pembentukan posko Karhutla, Riza menyebut pada 2023 Polresta Banjarmasin sempat diminta bergabung dalam Posko Karhutla di Kilometer 17 Gambut. Untuk 2026, hingga kini belum ada arahan terkait pembentukan posko tersebut dari Kapolda Kalsel maupun BPBD.

    “Namun saat ini belum ada arahan dari Kapolda maupun BPBD terkait, dan pihaknya siap jika diminta maupun rayonisasi,” jelasnya.

    Polresta Banjarmasin juga siap apabila nantinya diminta membantu penanganan kebakaran di wilayah kabupaten tetangga, khususnya daerah perbatasan. Di antaranya kawasan Sungai Andai yang berbatasan dengan Barito Kuala, serta wilayah Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar.

    “Kita siap apabila diminta untuk membantu di wilayah tetangga kabupaten, utamanya di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (airlangga)

    Editor: Abadi

  • Cek Peralatan Dalmas, Kapolresta Banjarmasin Pastikan Personel Siap Hadapi Dinamika Kamtibmas

    Cek Peralatan Dalmas, Kapolresta Banjarmasin Pastikan Personel Siap Hadapi Dinamika Kamtibmas

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kesiapan personel dan peralatan menjadi perhatian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Riza Muttaqin dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Banjarmasin.

    Hal tersebut ditunjukkan dengan pengecekan langsung terhadap peralatan Pengendalian Massa (Dalmas) di Mapolresta Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).

    Dalam pemeriksaan tersebut, Kapolresta mengecek berbagai sarana dan prasarana yang digunakan personel Dalmas. Mulai dari perlengkapan perorangan, tameng, tongkat hingga kendaraan taktis turut diperiksa untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi baik dan siap digunakan.

    Tak hanya kondisi peralatan, kesiapan personel dalam memahami prosedur penggunaan perlengkapan tersebut juga menjadi perhatian.

    “Kita harus siap. Kesiapan peralatan dan personel adalah kunci dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan. Tujuannya bukan untuk represif, tapi untuk menjaga keamanan dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman serta kondusif,” jelas Kapolresta Banjarmasin.

    Menurut Riza, pemeriksaan secara langsung tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi Polresta Banjarmasin terhadap berbagai kemungkinan gangguan kamtibmas.

    Baca Juga : Pemko Banjarmasin Bagikan 7 Ribu Bendera Merah Putih, Yamin Minta Semarak Kemerdekaan Lebih Awal

    Baca Juga : Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Kesiapan tersebut dinilai penting agar setiap personel dapat menjalankan tugas secara tepat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dalam pengamanan kegiatan masyarakat.

    Perwira Menengah Polri alumni Akpol 2003 itu juga menekankan pentingnya pendekatan humanis ketika personel Dalmas menjalankan tugas.

    Personel diminta tetap profesional dan berpedoman pada SOP yang berlaku, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan pengendalian massa.

    “Dengan semangat “Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan” untuk kamtibmas yang kondusif sebagai wujud nyata Polri hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tutur Kapolresta Banjarmasin.

    Pengecekan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Polresta Banjarmasin dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana pendukung.

    “Tentunya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya. (airlangga)

    Editor: Abadi

  • Silaturahmi ke Guru Busu, Kapolresta Banjarmasin Minta Doa dan Arahan Jaga Kamtibmas

    Silaturahmi ke Guru Busu, Kapolresta Banjarmasin Minta Doa dan Arahan Jaga Kamtibmas

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama terus dilakukan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Riza Muttaqin. Salah satunya melalui silaturahmi dengan Tuan Guru Haji Qamaruddin atau yang akrab disapa Guru Busu di kediaman Guru Busu, Kelayan B, Gang Gembira Ujung, Banjarmasin, Selasa (11/8/2026).

    Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, Kapolresta Banjarmasin secara khusus meminta doa restu sekaligus arahan kepada Guru Busu dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan Polresta Banjarmasin.

    Guru Busu kemudian memberikan doa dan dukungan kepada Kapolresta Banjarmasin beserta seluruh personel Polresta Banjarmasin. Ia mendoakan agar jajaran kepolisian diberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Banjarmasin.

    Kapolresta Banjarmasin mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi dengan para alim ulama.

    “Kedatangan kami untuk mohon doa dan bimbingan Guru Busu, agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Sinergi dengan para alim ulama adalah kunci menjaga Banua tetap aman dan berkah,” terang Kapolresta Banjarmasin.

    Baca Juga : Pemko Banjarmasin Bagikan 7 Ribu Bendera Merah Putih, Yamin Minta Semarak Kemerdekaan Lebih Awal

    Baca Juga : Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Menurutnya, peran tokoh agama sangat penting dalam membantu menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Karena itu, kepolisian tidak hanya mengedepankan langkah penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pendekatan melalui komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

    Kapolresta menyebut, silaturahmi dengan Guru Busu juga merupakan bagian dari implementasi Commander Wish yang diusungnya, yakni “Kayuh Baimbai Jaga Banua, Bersama Kita Wujudkan.”

    “Tokoh agama adalah mitra Polri dalam menjaga kamtibmas. Dukungan dan doa sangat membantu dalam menjalankan amanah dan pengabdian kami kepada masyarakat,” tutur Kapolresta Banjarmasin.

    Melalui komunikasi yang terjalin dengan para ulama dan tokoh masyarakat, Polresta Banjarmasin berharap tercipta kolaborasi yang semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

    Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Polresta Banjarmasin untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    ” Sekaligus mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” pungkasnya. (airlangga)

    Editor: Abadi

  • Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    Satgas BBM dan LPG 3 Kg di Kalsel Digabung, Pengawasan Distribusi Diperkuat

    BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) merancang penggabungan Satuan Tugas (Satgas) BBM Bersubsidi dan Satgas LPG Bersubsidi dalam satu Surat Keputusan (SK).

    Langkah ini menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi Satgas BBM dan LPG Bersubsidi yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (11/8/2026).

    Penggabungan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram agar lebih terkoordinasi, tepat sasaran, serta melibatkan seluruh unsur terkait.

    Rapat dihadiri unsur Pemprov Kalsel, TNI-Polri, intelijen, aparat penegak hukum hingga instansi vertikal. Di antaranya Korem 101 Antasari, BINDA Kalsel, Lanal Banjarmasin, Polda Kalsel, Denbekang, Denpom, Kejati Kalsel dan Kantor Bea Cukai Banjarmasin.

    Dari Pemprov Kalsel, rapat diikuti perwakilan sejumlah perangkat daerah, seperti Biro Perekonomian, Bakesbangpol, Bapenda, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Diskominfo, Biro Hukum dan Biro Umum.

    Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, mengatakan penggabungan Satgas BBM dan LPG menjadi satu SK dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi pengawasan energi bersubsidi.

    Menurutnya, perubahan SK Satgas BBM diperlukan agar susunan kelembagaan dan pembagian tugas menyesuaikan kondisi serta kebutuhan pengawasan saat ini.

    Baca Juga : BBM Tercampur Air, DPRD Kalsel Desak Pembentukan Satgas Independen

    Baca Juga : Aturan Diperketat, Pemkab Tabalong Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM

    “Perubahan SK Satgas BBM perlu dilakukan untuk memastikan kelembagaan Satgas mampu mendukung pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi secara lebih efektif,” jelasnya.

    Dalam rapat tersebut, dibahas pula pembentukan Satgas LPG Bersubsidi yang secara khusus mengawasi distribusi LPG tabung 3 kilogram.

    Setelah dilakukan pembahasan, disepakati Satgas LPG tidak dibuat dalam SK terpisah, melainkan digabung bersama Satgas BBM dalam satu SK. Draft perubahan SK selanjutnya akan dikoordinasikan untuk memastikan aspek legalitas, termasuk penambahan dasar pengajuan Sub Satgas dan penggabungan unsur Satgas LPG.

    Selain perubahan struktur, rapat juga membahas penyesuaian nomenklatur dan susunan keanggotaan sesuai instansi yang terlibat.

    Salah satu usulan baru adalah pembentukan Sub Satgas Media dan Informasi. Sub Satgas ini nantinya berfungsi dalam aspek kehumasan sekaligus memantau perkembangan isu di media sosial terkait distribusi BBM dan LPG bersubsidi.

    Pengawasan juga akan diperkuat melalui pembagian peran yang lebih jelas antarinstansi, mulai dari pengumpulan data, pengawasan di lapangan, pelaporan, tindak lanjut hingga monitoring dan evaluasi.

    Untuk menjaga koordinasi tetap berjalan, rapat bulanan akan diagendakan secara rutin setelah SK baru ditetapkan. Masing-masing Sub Satgas nantinya menyampaikan laporan kepada Tim Sekretariat sebagai bahan evaluasi dan tindaklanjut. (rizqan)

    Editor: Abadi

  • Bagian Umum Setdako Banjarmasin Turun Bagikan Bendera, Semarak HUT RI Mulai Terasa

    Bagian Umum Setdako Banjarmasin Turun Bagikan Bendera, Semarak HUT RI Mulai Terasa

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Persiapan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terus dilakukan Pemko Banjarmasin. Salah satunya melalui pembagian ribuan Bendera Merah Putih kepada masyarakat.

    Kegiatan tersebut turut digerakkan Bagian Umum Setdakot Banjarmasin dengan menyasar langsung masyarakat, khususnya para pengendara yang melintas di kawasan Simpang Empat Lambung Mangkurat.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Setdakot Banjarmasin, Ahmad Zazuli, mengatakan pembagian bendera menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin membangun semangat nasionalisme masyarakat menjelang momentum kemerdekaan.

    “Pembagian bendera ini sebagai bentuk rasa nasionalisme kita menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Zazuli, Selasa (11/8/2026).

    Menurutnya, pembagian bendera juga menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang belum memiliki Bendera Merah Putih untuk dipasang di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

    Baca Juga : Bagian Umum Setdako Banjarmasin Bertahap Lakukan Rehabilitasi Kawasan Balai Kota

    Baca Juga : Sambut Ketua Komisi II DPR RI, Pemko Banjarmasin Suguhkan Kuliner Khas Banjar

    “Kami berharap dengan dibagikannya bendera ini bisa membantu warga mendapatkan bendera Merah Putih secara gratis, sehingga bisa dipasang di tempat tinggal masing-masing,” katanya.

    Dalam pelaksanaannya, jajaran Bagian Umum membagikan bendera secara langsung kepada pengendara yang melintas. Satu per satu kendaraan dihentikan untuk menerima bendera yang telah disiapkan.

    Respons positif pun terlihat dari masyarakat. Pembagian tersebut sekaligus menjadi pengingat agar semangat menyambut kemerdekaan tidak hanya berlangsung di lingkungan pemerintahan, tetapi juga hadir di tengah permukiman warga.

    Zazuli berharap semakin banyak masyarakat yang ikut mengibarkan Merah Putih sehingga suasana kemerdekaan dapat terasa di berbagai sudut Kota Banjarmasin.

    “Dengan demikian, suasana kemerdekaan di Kota Banjarmasin tidak hanya menjadi perayaan seremonial,” pungkasnya.(fachrul)

    Editor: Amran

  • Pemko Banjarmasin Bagikan 7 Ribu Bendera Merah Putih, Yamin Minta Semarak Kemerdekaan Lebih Awal

    Pemko Banjarmasin Bagikan 7 Ribu Bendera Merah Putih, Yamin Minta Semarak Kemerdekaan Lebih Awal

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin mulai menggencarkan pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin bersama Wakil Wali Kota Ananda, unsur Forkopimda dan jajaran kepala SKPD turun langsung membagikan bendera kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan perempatan lampu merah depan Kantor Pos, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
    Tahun ini, Pemko Banjarmasin menyiapkan sekitar 7.000 bendera untuk dibagikan.

    Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah hingga mendekati 10.000 bendera melalui inisiatif sejumlah SKPD dan kelurahan.

    “Kurang lebih sekitar 7.000 bendera Merah Putih yang kita bagikan. Ditambah beberapa inisiatif kepala SKPD dan kelurahan, mungkin hampir 10.000 bendera,” ujar Yamin.

    Menurutnya, pembagian bendera bukan sekadar kegiatan simbolis. Pemko ingin mengajak masyarakat turut mengambil bagian dalam menyemarakkan bulan kemerdekaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebersamaan.

    Yamin bahkan meminta agar persiapan pembagian bendera dilakukan lebih awal pada tahun berikutnya. Dengan begitu, nuansa kemerdekaan di Kota Banjarmasin sudah terasa sebelum memasuki Agustus.

    “Insya Allah tahun depan harus dijadikan catatan. Sebelum memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah harus membagikan bendera ini kepada masyarakat Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

    Baca Juga : Sambut Ketua Komisi II DPR RI, Pemko Banjarmasin Suguhkan Kuliner Khas Banjar

    Baca Juga : Dorong Transaksi Nontunai, Pemko Banjarmasin Siapkan Kartu E-Money hingga Edukasi QRIS untuk Retribusi Daerah

    Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzaiyin menjelaskan, dari total sekitar 7.000 bendera yang disiapkan, sebanyak 2.000 di antaranya dibagikan langsung kepada pengguna jalan dalam kegiatan tersebut.

    “Secara simbolis hari ini Pak Wali dan Bu Wawali bersama jajaran Kepala SKPD Pemko menyiapkan dan menyerahkan bendera totalnya sekitar 7 ribu dan hari ini kita bagikan sekitar 2 ribu di jalan,” terangnya.

    “Sisanya akan diserahkan ke sekolah-sekolah dan terutama pihak kecamatan agar dapat disalurkan ke masyarakat yang tidak memiliki bendera,” lanjutnya.

    Muzaiyin menambahkan, Pemko juga telah mendorong seluruh SKPD, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan untuk ikut melakukan pembagian bendera secara mandiri kepada warga di lingkungan masing-masing.

    Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi turut memicu partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

    “Kita berharap dalam memeriahkan Hari Proklamasi ke-81, upaya mandiri masyarakat kemudian stimulus pemerintah ini bisa lebih mendorong warga untuk memeriahkan dan memberi warna kemerdekaan di Banjarmasin,” jelasnya.

    Salah seorang warga, Anisa, warga Belitung, mengapresiasi pembagian bendera yang dilakukan Pemko Banjarmasin secara langsung. Ia berharap distribusi tersebut dapat menjangkau masyarakat yang belum memiliki bendera.

    “Senang tentunya. Mudah-mudahan pembagiannya bisa merata, terutama gasan masyarakat yang belum punya bendera,” tandasnya.(fachrul)

    Editor: Amran

  • Kalsel Terancam Sanksi, Dana Transfer hingga Gaji Kepala Daerah Bisa Ditunda

    Kalsel Terancam Sanksi, Dana Transfer hingga Gaji Kepala Daerah Bisa Ditunda

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berpacu dengan waktu. Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah harus segera dituntaskan, atau ancaman sanksi dari pemerintah pusat bisa menghantam keuangan daerah.

    Batas waktunya pun tak panjang. Setelah menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 Agustus 2026, Kalsel diwajibkan menyelesaikan revisi Perda tersebut dalam waktu 15 hari kerja.

    Jika molor, konsekuensinya tidak main-main. Penundaan dana transfer, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH) bisa diberlakukan.
    Bahkan, sanksi dapat berujung pada penundaan gaji kepala daerah.

    “Jadi ini harus disikapi serius untuk segera menuntaskan revisi Perda ini,” kata Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel, Indra Surya Saputra, usai Rapat Pansus Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (11/8/2026).

    Indra mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan terkait mekanisme penyelesaian revisi Perda tersebut. Pasalnya, di Kalsel pembahasannya sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan kini tengah digodok oleh Panitia Khusus (Pansus).

    “Kita masih menunggu arahan bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.

    Baca Juga : Dewan Setujui Usulan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

    Baca Juga : Komisi II DPRD Kalsel Studi Komparasi Pajak Daerah ke Jawa Barat

    Menurut Indra, persoalan utama bukan pada adanya masalah krusial dalam revisi Perda. Namun, penentuan objek pajak dan retribusi membutuhkan kecermatan agar tidak ada potensi pendapatan daerah yang justru terlewat.

    “Karena untuk menentukan pungutan objek pajak ini diperlukan kehati-hatian dan teliti agar tidak ada potensi daerah yang tertinggal,” jelasnya.

    Di sisi lain, Pansus dituntut bergerak lebih cepat. Anggota Pansus Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah, H Jahrian, mengakui pembahasan harus segera dipacu agar tidak melewati tenggat yang ditetapkan.

    “Nanti kita sampaikan ke ketua dan wakil ketua Pansus untuk percepatan penyelesaian ini, karena keduanya sedang sakit,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

    Jahrian menegaskan, revisi Perda ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, jika penyelesaiannya terlambat, dampaknya bisa berimbas langsung terhadap pendapatan daerah.

    Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini sudah menghadapi pengurangan yang cukup signifikan.

    “Jadi kita harus segera percepat penyelesaiannya, sebelum tenggat 15 hari kerja selesai,” tegasnya. (azka)

    Editor : Akhmad

  • ATS di Kalsel Masih Jadi PR, Komisi IV Dorong Penanganan

    ATS di Kalsel Masih Jadi PR, Komisi IV Dorong Penanganan

    BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) serius di Kalimantan Selatan (Kalsel). Persoalannya bukan sekadar soal ada atau tidaknya bangunan sekolah, tetapi juga terbentur ekonomi keluarga, akses geografis hingga minimnya transportasi di wilayah pesisir dan pelosok.

    Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kalsel saat menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Senin (10/8/2026).

    Komisi IV menilai penanganan ATS harus dilakukan lebih agresif dan terukur. Pendataan anak yang tidak bersekolah harus benar-benar akurat agar tidak ada anak yang luput dari perhatian pemerintah.

    Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, menegaskan, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun sarana pendidikan.

    Menurutnya, pemerintah juga harus menyentuh akar persoalan, terutama kondisi ekonomi keluarga dan rendahnya motivasi sebagian orang tua untuk memastikan anak tetap mengenyam pendidikan.

    Baca Juga : Wajib Belajar 13 Tahun Jadi Fondasi Pembentukan Karakter Anak, Bunda PAUD Ajak Orang Tua Maksimalkan Pendidikan Sejak Dini

    Baca Juga : Peringati Hari Anak Nasional, Wali Kota Yamin Ajak Semua Pihak Bersatu Siapkan Generasi Emas

    “Penanganan Anak Tidak Sekolah membutuhkan perhatian khusus dan kerja lintas sektor. Kita tidak bisa hanya membangun sekolah, tetapi harus memastikan anak-anak tersebut benar-benar kembali mendapatkan hak pendidikannya,” tegas Jihan.

    Ia memastikan, Komisi IV DPRD Kalsel siap mengawal program penuntasan ATS, baik melalui fungsi pengawasan maupun dukungan anggaran.
    “Kita siap mendukung penuh program Disdikbud Kalsel agar persoalan Anak Tidak Sekolah ini dapat dituntaskan dan akses pendidikan benar-benar merata sampai ke pelosok,” ujarnya.

    Tak hanya ATS, persoalan pemerataan tenaga pendidik juga ikut mencuat. Sejumlah sekolah di wilayah pesisir dan pelosok masih menghadapi keterbatasan guru, termasuk guru agama non-Islam.

    Jihan meminta, persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut. Salah satu opsi yang bisa dilakukan yakni menghadirkan guru tamu hingga menggandeng yayasan keagamaan di daerah.

    “Kita tidak hanya melihat tantangannya, tetapi berfokus pada solusi konkret. Kita coba dengan skema guru tamu hingga opsi kolaborasi dengan yayasan keagamaan daerah,” pungkas Jihan.(azka)

    Editor : Akhmad