Laporan Anggaran Rekofusing Tahun 2020 Belum Jelas, Plh Sekda Janjikan Kepala SKPD Teknis Hadir Saat Rapat Selanjutnya

BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Kota Banjarmasin pertanyakan dana rekofusing APBD Tahun Anggaran 2020 terkait penanganan Covid-19 di Banjarmasin, saat pelaksanaan Rapat Penyampaian Realisasi Rekofusing anggaran tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Banjarmasin.

Dalam rapat tersebut seluruh SKPD Pemko Banjarmasin diminta untuk menyampaikan realisasi penggunaan anggaran di setiap SKPD, namun Pemko Banjarmasin hanya menyampaikan dalam bentuk secara umum, tanpa penjelasan lebih rinci.

Diketahui, anggaran sebesar Rp.111 miliar dialokasikan Pemko Banjarmasin untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 lalu. Dari total Rp.111 miliar tersebut Pemko Banjarmasin hanya menyerap anggaran sekitar Rp.99 miliar, yang artinya masih tersisa sebesar Rp.12 miliar.

Rapat tersebut jajaran Pemko Banjarmasin yang berhadir Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah, Mukyar, yang berhadir dalam rapat tersebut hanya Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Subhan Nor Yaumil, Plt Inspektorat, Taufik Rivani, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Doyo Pujadi, Plt Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Dolly Syahbana dan Edy Wibowo, Plt Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Sukrowardi yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan bahwa dengan laporan yang disampaikan tersebut pihaknya masih kebingungan lantaran kurang terperincinya laporan tersebut.

“Kami ingin tahu rincian dan sejauh mana progres penanganan Covid-19. Apalagi ini ada cukup banyak dana yang tidak terpakai. di Dinas Kesehatan misalnya. Apa penyebabnya? kami ingin tahu,” ujarnya, Selasa (18/5/2021).

Karena hal tersebut Plh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Mukhyar berjanji, akan mendatangkan seluruh pimpinan SKPD tekhnis tersebut pada agenda rapat penyampaian laporan berikutnya.

Bahkan jika ada yang membangkang, Ia mengancam akan menunda Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pejabat bersangkutan.

“Kita akan perintahkan mereka semua berhadir pada agenda yang diminta oleh DPRD nantinya. Baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, mauapun BPBD. Agar semuanya jelas,” pungkasnya.(fachrul)

Editor : Amran

Tinggalkan Balasan