BANJARMASIN, klikkalsel.com – Memiliki geografis dan menyandang gelar kota sungai, serta pernah dilanda musibah banjir pada awal 2021 lalu, Banjarmasin masih belum ‘direstui’ membentuk dinas sungai yang berdiri sendiri, seperti sebelumnya.
Penanganan sungai saat ini masih berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Itu sesuai dalam Perda Perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola yang disahkan saat rapat Paripurna di DPRD Banjarmasin, Senin (13/9/2021).
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menjelaskan, Banjarmasin masih belum bisa menambah jumlah dinas, termasuk dinas sungai. Karena harus menambah luas wilayah dan jumlah penduduk.
Ia pun menyarankan, dinas sungai dimerger ke dinas perumahan dan pemukiman rakyat (Perkim). Dan diberi nama Dinas Perkim dan SDA.
“Dinas PUPR terlalu banyak bidang. Kalau memungkinkan ada opsi dinas sungai digabung ke dinas Perkim, yang tidak terlalu banyak bidang. Tapi ini perlu kajian bidang organisasi,” ujarnya.
Baca Juga : Tarif PDAM Bandarmasih Terancam Naik Dua Kali Lipat
Baca Juga : Pencarian Berakhir, Korban ke Dua Truk Tercebur Akhirnya Ditemukan
Baca Juga : Pelindo III Banjarmasin Tuding Truk Tercebur Karena Kesalahan Sopir, Dugaan Penumpang Gelap Mencuat
Dijelaskannya dalam Perda SOTK itu Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP dan BPPD menjadi dinas berdiri sendiri, sedangkan Pemuda Pariwisata dan Olahraga digabung menjadi satu dinas.
“Damkar menjadi dinas sendiri, karena perintah Permendagri,” jelasnya.
Sementara Ketua DPRD Banjarmasin H Hary Wijaya mengatakan, pihaknya masih memperjuangkan dinas sungai berdiri sendiri.
“Kita akan mengusulkan lagi ada dinas sungai ke kementerian, serta perlu analisa Pemprov dan ortal (organisasi tata laksana) Sekretariat Pemko Banjarmasin, sebab Banjarmasin secara geografis merupakan kota seribu sungai sesuai dengan jargonnya,” jelasnya.
Walau masih menjadi bidang sungai di dinas PUPR, ia meminta, secara tepat dan efektif menggunakan anggaran untuk normalisasi sungai.
Hary juga menilai, sangat bagus saran walikota Banjarmasin menggabung dinas sungai ke dinas Perkim. “Itu bagus,” katanya.
Terkait damkar menjadi dinas, ia meminta, banyaknya BPK swasta tetap diakomodir dan dinaungi. Sebab, BPK aset berharga bagi Pemko Banjarmasin. (farid)
Editor : Amran
