Kategori: Advertorial
-
Gubernur Kalsel Serahkan Hewan Kurban ke Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin
BANJARMASIN,klikkalsel.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor menyerahkan secara langsung hewan kurbansatu ekor sapi kepada Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jumat (31/7/2020).
Hewan kurban langsung diterima oleh Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, H Darul Quthni.
“Semoga ini bermanfaat dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Sahbirin Noor .
Baca juga : Kurban 4 Ekor Sapi, PWI Kalsel Tetap Kedepankan Protokol Kesehatan
Ia menambahkan, bagi mereka yang bertugas melaksanakan pemotongan hewan kurban untuk selalu taat dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Gunakan selalu masker dan jaga jarak,” ujarnya.
Baca juga : Polres HSU Gelar Pengamanan Sholat Idul Adha 1441 H
Sementara itu, H Darul Quthni mengatakan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Sabtu (1/8/2020).
“Besok pagi pelaksanaan pemotongan kami laksanakan. Kepada masyarakat yang mengambil daging kurban kami harapkan jangan lupa pakai masker dan jaga jarak,” ujar Quthni.
Berdasarkan informasi, ada sebanyak 14 ekor hewan kurban berupa sapi dan 31 ekor kambing yang akan disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat.(azka)
Editor : Amran
-
Gubernur Kalsel Minta Semua Warga Segera Daftarkan Kepemilikan Tanah
BANJARBARU, klikkalsel.com – Sebanyak 12 ribu sertifikat tanah gratis yang merupakan program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kanwil BPN Kalsel pada tahun anggaran 2020 diserahkan kepada pemiliknya.
Penyerahan langsung dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada perwakilan warga, Rabu (29/7/2020) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel.
H Sahbirin Noor berharap, program sertifikasi tanah gratis mendapatkan animo tinggi masyarakat.
“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pemilik tanah agar mendapatkan kepastian hukum atas aset tanah yang dimilikinya,” ujar Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.
Ia juga meminta, agar para kepala desa (pembakal) agar taat prosedur dalam memberikan surat keterangan tanah (SKT).
“Taati prosedur dan syaratnya dan teliti untuk menghindari terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah sehingga menimbulkan masalah hukum dan menyulitkan BPN dalam membuat sertifikatnya,” ucap Paman Birin.
Ia juga menilai, program PTSL ini sangat menguntungkan masyarakat baik di kota dan desa. Karena itu, masyarakat yang tanahnya belum memiliki sertifikat, agar segera mendaftarkan dengan taat prosedur yang ditetapkan ke BPN.
Sementara Kakanwil BPN Kalsel, Alen Saputera mengatakan, masih banyak overlapping kepemilikan tanah di Kalsel karena peta tanah yang terpecah-pecah. Namun, semenjak 2012 sudah dibuatkan satu peta saja.
“Kendala pertanahan di Kalsel adalah terjadinya bencana alam Karhutla dan banjir serta kebiasaan ladang berpindah sehingga membuat bukti batas hilang,” katanya .
Adanya program PTSL tersebut, Alen menambahkan, masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya ke BPN agar ada legalitas kepemilikan dan tapal batas yang jelas. Ditargetkan melalui PTSL tahun 2020 ini BPN Kalsel mampu menyelesaikan pembuatan sertifikat sebanyak 116.500 bidang tanah.
“Bagi mereka pemilik tanah agar memanfaatkan lahannya untuk menghindari adanya mafia tanah,” tutup Alen.(azka/adv)
Editor : Amran
-
Pemkab Balangan Anggarkan Dana Hibah Tempat Ibadah dan Majelis Taklim
PARINGIN, klikkalsel.com – Pemkab Balangan melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) setempat, menganggarkan Bantuan dana hibah untuk tempat ibadah masjid, Mushola dan Majelis Taklim yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Balangan.
Dana hibah ini berasal dari anggaran APBD 2020 sebagai bentuk perhatian pemerintah Balangan terhadap tempat ibadah masjid mushola, majelis taklim .
Baca juga : Lantik 4 Ketua TP PKK Kecamatan, Ini Pesan Anisah
Untuk memastikan ketepatan bantuan, Bupati Balangan H Ansharuddin pun turun kelapangan untuk memonitoring kondisi bangunan tempat ibadah, masjid moshola dan masjelis Taklim yang masuk dalam daftar penerima dana hibah.
Didampingi Bagian Kesra Setda Balangan, Badan Keuangan daerah dan instansi terkait, Bupati bertahap mendatangi penerima bantuan hibah di kecamatan.
Kali pertama ini, Senin (27/07/2020) Bupati H Ansharuddin bersama tim memonitoring di Kecamatan Halong , dengan melihat bangunan masjid dan mushola serta majelis Taklim.
“Ini bagian perhatian pemerintahBalangan dalam memakmurkan Masjid, pengembangan pondok dan Musholla,” ungkap Bupati H Ansahruddin disela sela kegiatan monitoring
Menurut Ansharuddin, Tempat Ibadah Pesantren, Masjid dan Mosholla merupakan tempat pengembangan pendidikan agama sehingga akan meningkatkan ketaqwaan dan keimanan. Dan sudah sewajarnya pemerintah hadir untuk memberikan bantuan untuk kenyamanan berupa Fasilitas melalui dana Hibah
Ditambahkan, Kabag Kesejahteraan Rakyat Pemkab Balangan, Albani Abbas bantuan hibah ini terkhusus diberikan untuk rehabilitasi dan penambahan sarana pendukung tempat ibadah, masjif mushola majelis taklim dan popres .
“Bantuan rumah ibadah khususnya masjid dan mushola ini diberikan dalam bentuk dana hibah dengan besaran bervariasi, melihat kebutuhan dan ajuan dari pengurus masjid dan mushola,” ucap Albani.
Bantuan hibah untuk masjid ini, tambah dia, sudah masuk dalam APBD 2020, namun diakuinya juga ada sedikit pengurangan karna seperti diketahui anggaran tahun 2020 banyak bergeser untuk penanganan wabah Covid-19.
Dia juga menyampaikan bagi Tempat ibadah dan majelis Taklim yang belum terdata dan layak mendapatkan bantuan bisa mendatangi bagian Kesra Setda Balangan dengan membawa usupan bantuan dana hibah namun tetap dengan aturan dan kelengkapan administrasi.
Dari kecamatan Halong ini ada 25 tempat ibadah, Majelis Taklim dan ponpes yang menerima bantuan dana hibah drngan kisaran bantuan bervariasi. (adv/fitri)
Editor : Akhmad
-
Kepedulian Hj Raudatul Jannah Untuk Wargannya
BANJARMASIN,klikkalsel.com – Kepedulian Tim Penggerak PKK Kalsel terhadap warga yang kurang mampu kembali dibuktikan dengan membaungun sebuah rumah untuk ibu Ijum di Kawasan Banyiur Luar, Basirih, Banjarmasin.
Ketua PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah yang juga istri dari Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin langsung bergerak membantu ibu Ijum saat mendengar warganya mengalami musibah saat rumahnya roboh.
“Ketika mendengar ada musibah rumah roboh di daerah Banyiur Luar Basirih ini, Hj Raudatul Jannah menginisiasi pengumpulan donasi untuk ibu Ijum. Alhamdulillah gak nunggu lama langsung direspon oleh ibu Kadis dan diikuti oleh beberapa pejabat lainnya dan terakhir kemudian Paman Birin juga ikut berpartisipasi,” ujar Syarif Mauliddin Nur Kepala seksi Identifikasi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi.
Baca juga : Masyarakat Diminta Jangan Borong Bahan Pokok Makanan
Kerja cepat dalam menanganinnya sehingga tak memakan waktu lama diselesaikan hanya dalam waktu 5 hari, bahkan, Hj Raudatul Jannah juga menginstruksikan untuk melengkapi rumah tersebut dengan isinya.
“Saya kaget, ketika menerima perintah langsung dari bunda (Ketua PKK Kalsel), beliau mengatakan untuk sekaligus dibelikan juga keperluan untuk di dalam rumah seperti gorden, tempat tidur, tv dan peralatan memasak,” ucap Syarif menambahkan.
Awalnnya pembangunan rumah Ibu Ijum banyak kendala namun dengan totalitas semua elemen yang terlibat dalam proses pembangunan rumah ibu Ijum, selain donasi dari Paman Birin, istri dan beberapa pejabat, sumbangsih warga sekitar bahkan pihak penyedia jasa bangunan pun dirasa sangat membantu akhirnya berdirilah bangunan rumah untuk Ibu Ijum tersebut.
“Alhamdulillah, dengan kebersamaan, adalah bukti kepedulian nyata dari bunda dan Paman Birin kepada warganya, sekaligus mencerminkan solidnya persatuan dan kekompakan antara pemimpin dan rakyatnya, semoga hal ini bisa berlanjut sehingga nantinya akan banyak lagi yang bisa kita tolong bersama,” pungkas Syarif.(azka/adv)
Editor : Amran
-
Banyak Kursi Kosong, Dua Raperda di Tengah Situasi Covid-19 Tetap Diputuskan
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Masih di tengah situasi Pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Rapat Paripurna, Senin (20/7/2020).
Rapat yang digelar di Rumah Banjar bersama pihak eksekutif, DPRD Kalsel memutuskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disetujui.
Dua Raparda tersebut yaitu Penyelenggaraan Keamanan Pangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Baca juga : Setujui Raperda LKPj, Dewan Berikan Beberapa Rekomendasi Perbaikan
Dalam rapat paripurna agenda pengambilan keputusan Repeda itu dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, dan dihadiri Gubernur H Sahbirin Noor berserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Mansyah Add, Kantor DPRD Kalsel.
Sementara itu, dalam rapat paripurna ini hanya dihadiri 22 anggota dewan dari jumlah 55 wakil rakyat. Artinya ada 33 anggota dewan tak berada di lokasi rapat.
Supian HK mengatakan ketidakhadiran 33 koleganya bukan berarti mereka absen dalam paripurna. Alasannya, sebagian besar turut mengikuti rapat secara virtual di tempat berbeda menggunakan aplikasi zoom meeting.
“Kita lihat pakai zoom semua. Pada intinya kinerja ditingkatkan lagi antar legislatif dan eksekutif,” terangnya kepada awak media sembari memperlihatkan peserta zoom meeting.
Sementara dalam rapat paripurna tersebut, semua legislator yang hadir menyetujui kedua Raperda. Namun dalam prosesnya, wakil rakyat banyak memberikan catatan terhadap kinerja eksekutif.
Menyikapi hal ini, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin merespon kritikan dan masukan wakil rakyat. Pihaknya siap menindaklanjut koreksi tersebut, terutama terkait tata kelola aset Pemerintah Provinsi Kalsel secara digital maupun manual inventarisir aset.
“Memang benar-benar diinventaris, jangan sampai kekayaan pemerintah provinsi ini hilang gak jelas,” sebutnya usai paripurna.
Paman Birin menambahkan, Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 akan disampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan evaluasi sebelum menjadi produk hukum.
Sedangkan Raperda Penyelenggaraan Keamanan Pangan, diharapkannya menjadi pedoman dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. (rizqon/adv)
Editor : Amran
-
Pendaftaran Seleksi Calon Guru Penggerak Ditutup 22 Juli 2020
JAKARTA, klikkalsel com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan resmi membuka pendaftaran seleksi bagi calon Guru Penggerak.
Program Guru Penggerak telah diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim pada Jumat, 3 Juli 2020 sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Mulai Senin, 13 Juli sampai dengan Rabu, 22 Juli 2020 para guru dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Program ini.
Melalui kebijakan Merdeka Belajar, program Guru Penggerak dirancang agar dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan. Para Guru Penggerak ke depannya dipersiapkan agar mampu mencetak murid-murid berkompetensi global dan berkarakter Pancasila, mendorong transformasi pendidikan Indonesia, mendorong peningkatan kepemimpinan murid, menjadi pelatih (coach)/mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, dan mengembangkan diri secara aktif.
Guru penggerak lahir dari semangat Merdeka Belajar.
“Filosofinya semua harus bergerak dan maju bersama-sama, menumbuhkan empati sosial untuk menggerakkan yang lainnya. Bergotong royong, tidak hanya maju sendirian atau hanya sebagian,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Iwan Syahril pada kegiatan Bincang Sore Kemendikbud yang dilakukan secara virtual, di Jakarta, pada Senin (13/07/2020).
Program Guru Penggerak berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik. Pada angkatan pertama, seleksi calon Guru Penggerak akan dibuka untuk guru-guru jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Pendaftaran bagi guru SLB akan dibuka untuk angkatan selanjutnya. Sementara, untuk pendaftaran calon Guru Penggerak bagi guru SMK nantinya akan dikelola Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbud.Lebih lanjut Iwan mengajak para guru untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. “Siapa pun yang ingin pendidikan kita maju, mari daftar dan jadi bagian dari Guru Penggerak untuk perubahan,” tegas Iwan Syahril.
Tahap pertama seleksi calon Guru Penggerak (23-30 Juli 2020) akan meliputi seleksi administrasi, biodata, tes bakat skolastik, dan esai. Mereka yang lolos seleksi tahap satu selanjutnya akan mengikuti, tahap kedua (31 Agustus – 16 September 2020) akan meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan pertama akan diumumkan pada 19 September 2020.
Guru-guru yang lolos seleksi akan mengikuti program pendidikan yang meliputi pelatihan kepemimpinan instruksional melalui on-the-job coaching, serta pendekatan formatif berbasis pengembangan dan kolaborasi. Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping profesional.
Turut hadir pada Bincang Sore, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Jawa tengah, Jumeri dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Malang Zubaidah. Keduanya menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap program Guru Penggerak.
Kadisdikbud Provinsi Jawa Tengah, Jumeri menjelaskan, guru penggerak tidak cukup hanya pintar untuk dirinya sendiri. Ia harus bisa membangkitkan semangat lingkungannya untuk maju bersama.
“Kami membutuhkan guru-guru terbaik untuk bisa menggerakkan pendidikan. Saat ini di Jawa Tengah, kami memiliki 2.496 guru berprestasi dan guru berinovasi. Semua, insya Allah, kami persiapkan untuk mengkuti program Guru Penggerak,” imbuh Kadissikbud Jateng, Jumeri.
Hal senada disampaikan Kadisdik Kota Malang, Zubaidah.“Tugas guru adalah tugas yang mulia. Bukan hanya menyampaikan materi agar anak menjadi tahu saja, tetapi sesuai dengan visi misi Guru Penggerak. Ini lah yang ditunggu juga oleh orang tua. Nantinya peserta didik betul-betul menjadi pemimpin generasi penerus yang handal,” pungkas Zubaidah.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Perguruan Taman Siswa, Ki Saur Panjaitan VIII mengungkapkan pentingnya memaknai program Guru Penggerak sebagai kepentingan bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti mencerdaskan siswa. Perlu pendidikan guru yang berkualitas seperti program Guru Penggerak yang berfokus pada siswa”, ungkap Ki Saur Panjaitan.
Alokasi peserta program angkatan pertama, yaitu sebanyak 2.800 calon Guru Penggerak menyasar 56 kabupaten/kota sasaran yang mewakili enam wilayah di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Maluku.
Program Guru Penggerak sebagai program pendidikan kepemimpinan, memang dirancang agar dapat menyiapkan para Guru Penggerak menjadi pimpinan di masing-masing sekolah. Salah satu faktor penentu pemilihan kabupaten/kota daerah sasaran angkatan pertama adalah angka kepala sekolah yang akan pensiun pada periode 2020-2024.
Pendaftaran bagi para guru dari kabupaten/kota atau provinsi lain akan dibuka pada angkatan-angkatan selanjutnya sesuai dengan alokasi peserta dan pemetaan wilayah sasaran program Guru Penggerak.
Informasi lebih lanjut: sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/faq/
Pendaftaran:sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak.
Pertanyaan: email guru.penggerak@kemdikbud.go.id .(Adv) -
Paman Birin Ajak Masyarakat Terus Berjuang Melawan Virus Corona
BANJARBARU, klikkalsel.com – Sebanyak 28 orang di tiga karantina khusus di Gedung BPSDM Jl Ambulung dan Panglima Batur Timur serta Bapelkes Banjarbaru, diperbolehkan pulang ke rumah setelah hasil serangkaian tes swab yang dijalani saat karantina menyatakan negatif Covid-19, Kamis (16/7/20020).
Syahruddin Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan, peserta karantina yang pulang diantaranya berasal dari Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Balangan, Batola dan Tapin.
“Kepada peserta karantina yang sembuh dibekali paket sembako bantuan Gugus Tugas Kalsel dan surat keterangan hasil tes swab,” kata Syahruddin.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang juga ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, berpesan pesan agar peserta karantina sembuh agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar.
“Jaga kesehatan dengan makan bergizi dan olahraga rutin serta tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19,” ucap Sahbirin Noor atau yang akrab disapa Paman Birin.
Paman Birin juga mengimbau semua elemen baik masyarakat dan pemerintah agar berjuang sampai titik darah penghabisan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan ia juga mengajak peserta karantina yang telah sembuh agar dapat menjadi agen gugus tugas dalam menyampaikan pentingnya protokol kesehatan.
“Sehat itu mahal bila sudah sakit tak ada gunanya lagi harta sebanyak apapun,” pungkas Paman Birin.(azka/adv)
Editor : Amran
-
Guru Penggerak Lahirkan Guru Pembelajar yang Berpusat kepada Murid
JAKARTA, klikkalsel.com– Berpijak pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menghadirkan tiga kata kunci yang perlu diterapkan bagi seorang guru, yaitu teladan, motivasi, dan berdaya atau merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan program Guru Penggerak pada Jumat, 3 Juli 2020. Melalui program ini, Kemendikbud berkomitmen memajukan ekosistem pendidikan di Indonesia yang lebih baik dengan melahirkan agen-agen perubahan yang berpusat kepada murid.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan program guru penggerak dituntut untuk berfokus pada pedagogi, serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik.
“Guru penggerak ini dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak,” demikian disampaikan Iwan pada Bincang Sore melalui video virtual di Jakarta, pada Senin (13/07/2020).
Analogi berhamba ini, kata Iwan adalah betul-betul totalitas apa yang diberikan oleh guru sebagai pendidik dan semua penggiat yang ada dalam ekosistem pendidikan dengan fokus kepada bagaimana melayani anak.
“Inilah sebenarnya yang kita inginkan dari seluruh guru di Indonesia, seperti pesan Ki Hajar yaitu berpusat kepada murid,” kata Iwan.
Oleh karena itu, guru penggerak dituntut untuk dapat menjadi teladan, serta bisa memotivasi sehingga menguatkan kemampuan untuk memberdayakan murid.
“Ini yang kita maksud sesuai dengan yang dipesankan oleh Bapak Pendidikan kita. Tumbuh kembang secara holistik yaitu jalan secara cipta, rasa, dan karsa. Tajam pikirannya lalu kemudian halus rasanya, lalu kuat dan sehat jasmaninya,” ujar Iwan.
Untuk itu, guru penggerak hadir sebagai agen perubahan ekosistem pendidikan. Program Guru Penggerak ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit pemimpin ekosistem pendidikan di masa depan.
Iwan melanjutkan guru penggerak ini hadir menjadi teman belajar yang penuh inspirasi dan menguatkan semangat bagi guru-guru lain. Bagaimana pun kondisi yang ada, guru penggerak tidak akan patah semangat dan tidak mudah putus asa, tetapi terus berjuang dengan sebaik mungkin.
“Ini hal yang sangat penting yang perlu kita terus komunikasikan ke semua pemangku kepentingan,” tutur Iwan.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah menilai apabila program Guru Penggerak terlaksana dengan baik maka tidak ada lagi guru yang tidak baik di daerah. Menurutnya, program Guru Penggerak ini sesuai dengan visi dan misi Kota Malang yaitu menjadikan Malang bermartabat melalui pendidikan.
“Inilah yang ditunggu oleh orang tua. Peran guru menjadi penggerak, karena sosok guru adalah digugu dan ditiru ini selalu kami ingatkan,” jelas Zubaidah.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri. Dirinya mengungkapkan program guru penggerak dapat menciptakan peserta didik yang berkarakter.
“Seorang guru penggerak adalah mereka yang memiliki motivasi yang tinggi, Ia mampu mengidentifikasi siswanya sehingga sebisa mungkin siswanya pulang dari sekolah, mengerti apa yang dikerjakan,” tutur Jumeri.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perguruan Taman Siswa, Ki Saur Panjaitan mengatakan, guru harus mampu menangani siswa yang unik dan heterogen.
“Hadirnya program Guru Penggerak harus mewujudkan guru teladan yang bisa menangani siswa yang unik dan beragam,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, bagi guru-guru di seluruh Indonesia yang terpanggil hatinya untuk menjadi guru penggerak, bisa segera mendaftar melalui sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/ pada tanggal 13 sampai dengan 22 Juli 2020. Tahap pertama, seleksi calon Guru Penggerak akan dilaksanakan pada 23 sampai dengan 30 Juli 2020 dengan meliputi seleksi administrasi, biodata, tes bakat skolastik, dan esai.Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu pada 31 Agustus sampai dengan 16 September 2020 akan meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Tahap terakhir adalah pengumuman hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan pertama pada 19 September 2020. (adv)
-
Pemprov Kalsel Apresiasi Tanggapan Wakil Rakyat Soal Raperda LPPA APBD Tahun Anggaran 2019
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Masih di tengah situasi pandemi Covid-19, DPRD Kalsel kembali menggelar Rapat Paripurna dengan protokol kesehatan, Senin (13/7/2020).
Agenda rapat paripurna kali ini terkait Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPA) APBD Tahun Anggaran 2019.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK memimpin sekaligus membuka rapat yang kali ini Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, H Abdul Haris Makkie serta jajaran Forum koordinasi pimpinan daerah kota (Forkopimda).
Dalam rapat, Abdul Haris Makkie menyampaikan Jawaban Gubernur H Sahbirin Noor atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2019.
Baca Juga : Diksi New Normal Salah, Polresta Banjarmasin Akan Sosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru
Dalam penyampaiannya, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa Raperda yang disampaikan oleh DPRD Kalsel melalui fraksi-fraksi merupakan sebuah dukungan dalam menjalankan pembangunan dan Pemerintahan daerah.
Lanjut, masih kata Haris menyampaikan sambutan, Gubernur sangat mengapresiasi harapan yang disampaikan fraksi-fraksi dewan. Diyakini pandangan dari para wakil rakyat, merupakan cerminan dari harapan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, tanggapan dan harapan tersebut akan diupayakan Pemprov Kalsel untuk memaksimalkan dan mengalokasikan anggaran.
Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketersediaan infrastruktur dasar, pengurangan ketimpangan antar wilayah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sementara itu, tanggapan dewan atas tidak tercapainya target PAD, Haris Makkie menerangkan disebabkan lambatnya kinerja perekonomian, baik secara nasional maupun perekonomian di daerah.
Haris menambahkan, sumbangan PAD merupakan komponen penting dalam postur APBD untuk menjaga kapasitas fiskal daerah.
Terhadap tanggapan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2019 yang masih cukup besar, karena di dalam sisa lebih pembiayaan anggaran, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran BLUD di tiga RSUD, serta terdapat juga kewajiban bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.
Lanjut, Haris menyampaikan pandangan Gubernur terkait penatausahaan aset, terlaksana baik dari segi pelaksanaan maupun dari segi pengelolaan dan pengawasan yang masih dianggap belum tertib.
“Ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, khususnya Pemprov Kalsel. Tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan instrumen yang tepat dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, mulai dari perencanaan, pendistribusian dan penggunaan, pengawasan dan pengendalian, serta penertibannya,” jelas Haris usai Rapat Paripurna.
“Dengan demikian, output dari pengelolaan aset tetap daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kekayaan daerah dan tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai barang milik daerah Pemprov Kalsel,” pungkasnya kepada awak media.(rizqon/adv)
Editor : Amran
