BANJARMASIN, klikkalsel – Serapan APBD Banjarmasin tiga tahun belakang masih belum maksimal, kendati Pemko Banjarmasin banyak impor kepala dinas (Kadis).
“Setahu saya, ada 8 pejabat dari luar yang dijadikan kadis di Pemko Banjarmasin, tapi tetap saja penyerapan anggaran tidak dapat maksimal, yang menyebabkan Silpa,” ketus Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Matnor Ali, di ruanganya kepada wartawan, Selasa (30/7/2019).
Bagi dia, itu menunjukkan SOPD, instansi dan dinas atau ‘pembantunya’ walikota Banjarmasin tidak sukses kelola APBD.
Apalagi, ketusnya, Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) di tiga tahun terakhir tersebut tidak sedikit dan selalu terjadi peningkatan.
Diungkapkanya, pada 2016 Silpa sekitar Rp116 miliar, di 2017 Silpa naik menjadi kurang lebih Rp234 miliar, kemudian meningkat lagi di 2018 jadi Rp381 miliar.
“Ini sangat disayangkan, sebab ada efek terhadap penerimaan DAK yang tidak bisa full. “Anggapan pusat, Banjarmasin punya anggaran yang lebih, sehingga tidak perlu DAK lagi,” tuturnya,” cecarnya.
Mengingat, Silpa 2018 sebesar Rp381 miliar tidak berbanding lurus dengan PAD yang hanya Rp297 miliar.
Di matanya, Silpa itu terjadi akibat ada kegiatan yang tak dilaksanakan atau ada anggaran yang tidak digunakan oleh SOPD.
“Sekarang ini sepertinya tidak ada semangat membangun, karena pembangunan tidak lari kencang. Padahal fasilitas disiapkan, kenapa tidak dimanfaatkan,” ketusnya lagi.
Padahal, kata dia, jika dana Silpa tersebut dibagi-bagi untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tentu bisa dirasakan masyarakat.
Pun demikian, Matnor Ali mengungkapkan, mitra kerja Komisi III DORD Banjarmasin masih terbilang bagus dalam penggunaan anggaran. “Seperti Dinas PUPR capaian anggaran sampai 89 persen, tapi tidak tahu dengan SKPD lain,” sebutnya.
Ia pun menyebut, penilaian WTP atas laporan administrasi keuangan yang bagus menjadi percuma, apabila silpa juga banyak.
“Selaku dewan dengan fungsi dan tugas pengawasan dan anggaran, saya perlu mengingatkan SKPD. Dengan harapan penyerapan anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya. (farid)
Editor : Amran
