BANJARMASIN, klikkalsel.com – Praktisi politik Kalimantan Selatan (Kalsel), Puar Junaidi, kembali mengingatkan masyarakat khususnya Kalsel menjelang pesta demokrasi pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel yang dihelat 9 Desember 2020.
Merebaknya isu politik yang disebar luaskan ke masyarakat serta kampaye hitam untuk menjatuhkan calon lain yang tersebar di sosial media, diharapkan tidak mempengaruhi pemilih, terutama pendukung salah satui pasangan calon.
“Saya ingin menjelaskan terkait dengan isu-isu yang tersebar di sosial media yang mana dimassa pandemi saat ini tidak mengurangi pesta demokrasi. Sehingga dapat berlangsungkan dengan baik, dengan harapan pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan kondusif, aman, tertib dan tidak membuat perpecahan di masing-masing pendukung pasangan calon” kata Praktisi politik Kalsel, Puar Junaidi kepada awak media, Kamis (26/11/2020).
Ia mengatakan, jangan sampai pesta Demokrasi itu di cederai oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Terkait dengan adanya kritikan yang seakan akan bahwa hanya jalan di Kiram Park saja yang sangat baik, itu harus dicerna terlibih dahulu,” ungkapnya.
Soal jalan di Kiram park, Puar mengatakan pembangunan jalan tersebut bertujuan sebagai penghubung segitiga emas di beberapa kabupaten/kota, seperti Banjarbaru, dengan Kabupaten Tanah Laut Pelaihari serta Kabupaten Tanah Bumbu.
“Masyarakat yang awalnya merasa di anak tirikan dan tidak mendapat perhatian oleh pemerintah, di masa kepemimpinan H Sahbirin Noor saat menjabat jadi Gubernur Kalsel telah memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut,” jelasnya.
Jadi, menurutnya jalan itu tidak hanya stop di Kiram, melainkan jalan tembus untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi dan di anak tirikan itu.
“Tiba tiba Denny datang dan memprotes jalan itu seakan akan hanya di kiram saja,” ujarnya.
Padahal dengan adanya jalan tembus itu, justru menguntungkan masyarakat disana bisa membawa hasil perkebunan mereka ditambah adanya fasilitas jalan dan penerangan.
“Informasi ini lah yang harusnya diberikan penjelasan yang baik, bukan sepotong sepotong apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Namun tidak salah juga soalnya dia datangnya Hijrah, Hijrah yang tidak memberikan informasi yang baik dan benar,” tegasnya.
Disamping itu, Puar juga menyampaikan protes Denny Indrayana terkait proyek Hari Pangan Nasional (HPN) di Jejankit, Barito Kuala (Batola), yang berpotensi membuat kerugian negara.
Menurutnya, negara kita ini negara hukum, dan itu merupakan visi misi gubernur terpilih yang ingin menjadikan Kalsel sebagai lumbung pangan terbesar.
Maka dari itu kata Puar, diaplikasikan melalui program yang disambut baik oleh pemerintah pusat yang pada akhirnya HPN dilaksanakan di Jejangkit serta dihadiri perwakilan 27 negara yang juga dibantu oleh sumber dana APBN.
“Itu jangan dipolitisir, namun harus diberikan informasi yang baik,” imbuhnya.
Selain itu mantan anggota DPRD Kalsel ini juga menambahkan, keberhasilan Sdahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Diraihnya opini WTP, kata Puar, itu menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai pada peruntukannya, kemudian transparan dan terbuka serta dirasakan asas manfaatnya oleh masyarakat.
“Paman Birin sudah melaksanaan janji dari visi dan misinya bila terpilih jadi gubernur, kalau Denny baru mau atau baru janji dan ini sebuah perbedaan yang menonjol,” tegasnya.
Sementara itu menurut Puar, bahwa Hijrahnya Denny Indrayana ke Kalsel tidak mengetahui panjang lebar terkait kondisi wilayah di Provinsi Kalsel, termasuk tentang habisnya kayu dan pertambangan.
“Itu sudah sejak zaman dulu, mulai dari gubernur 20 tahun yang lalu juga mengalami hal yang sama dan itu menjadi nilai jualan bagi pasangan calon yang diaplikasikan menjadi kegiatan revolusi hijau. Hal itu, untuk mengantisipasi kegersangan yang apabila terjadi di kalsel,” tungkasnya.
Kendati demikian, Puar juga tertarik dengan dua tokoh mantan ketua dan wakil Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang telah mengatakan di Kalsel tersebar fitnah, hoax tentang keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus dugaan korupsi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya dan rekan rekan saya menyatakan bahwa itu bukan fitnah dan hoax, melainkan fakta dan kita punya bukti, bahwa fakta dan bukti yang secara administrasi memiliki kekuatan hukum,” pungkasnya.(airlangga)
Editor : Amran
