BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dinilai tidak efektif.
Sebab, ketus Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali, selama PPKM kegiatan masyarakat dan operasional kafe masih banyak melampaui waktu yang ditentukan. Sementara penegakan PPKM masih begitu lemah.
“Harusnya Satpol PP razia keliling,” tukasnya.
Apalagi, kata dia, dana pencegahan Covid-19 diambil melalui program recofusing dan anggaran Dewan Banjarmasin dipotong Rp250 juta, untuk pencegahan Corona.
“Itu belum di dinas lain. Harusnya pelaksanaan PPKM berbanding selaras dengan anggaran yang didapat,” cetusnya.
Selain itu, kata Politisi Golkar Banjarmasin ini, pelaksanaan PPKM termasuk imbauan pencegahan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan tidak terlihat hingga lingkungan RT dan RW.
Baca Juga : Lawan Ketidak Adilan, Mahasiswa Kalsel Turun ke Jalan
Baca Juga : Dewan Apresiasi Pemko Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut
Matnor khawatir, hal tersebut justru membuat lengah warga. Sebab, sekarang warga hanya menganggap biasa warga yang tertular virus Corona.
“Dulu saja, saat hendak menjadikan balai diklat sebagai karantina di kawasan HKSN sempat ditolak bahkan diusir. Sekarang walau tetangga yang kena, biasa-biasa saja,” tuturnya.
Ia pun meminta, Pemko Banjarmasin belajar dari Jakarta yang sempat melakukan lockdown, justru sekarang semua wilayahnya masuk zona merah. “Jadi saya meminta ada gerakan masif untuk PPKM, sehingga warga tidak menjadi lengah,” ujarnya. (farid)
Editor : Amran
