BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahmad Sarwani, mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung di ruas jalan bypass Banjarmasin menuju Batulicin. Infrastruktur ini dinilai sangat strategis dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Sarwani, salah satu persoalan utama yang perlu segera ditangani adalah minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalur tersebut. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari.
“Berdasarkan informasi di lapangan maupun pemberitaan media, sejumlah insiden seperti laka lantas masih kerap terjadi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Selain PJU, ia juga menyoroti terbatasnya rambu-rambu lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kurangnya petunjuk dan tanda peringatan dinilai membuat pengendara kesulitan dalam berkendara secara aman, terutama bagi yang belum familiar dengan jalur tersebut.
Tak hanya itu, Sarwani juga mengungkapkan bahwa jaringan sinyal komunikasi di sepanjang jalan bypass tersebut masih belum memadai. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat sekitar maupun pengendara yang melintas, khususnya dalam situasi darurat.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Pantau Proyek Hibah Jalan Lingkungan di Batola
Baca Juga : Sekretriat Dewan Kalsel Siap Dukung Kebijakan WFH
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi keberadaan jalan bypass tersebut karena telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar, distribusi barang semakin efisien, serta mobilitas warga meningkat signifikan.
“Oleh karena itu, percepatan pembangunan fasilitas seperti PJU, rambu-rambu, serta jaringan sinyal sangat diharapkan dapat segera direalisasikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, selain meningkatkan keselamatan, keberadaan fasilitas pendukung juga akan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus memperindah kawasan sekitar.
Sarwani berharap, pengembangan fasilitas pendukung ini dapat dimasukkan dalam perencanaan matang melalui master plan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini.
“Terkait adanya keluhan masyarakat, hal ini juga perlu menjadi perhatian. Jika diperlukan, koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait akan dilakukan untuk mencari solusi yang tepat,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
