Sempat Terbelah, Massa Aksi Bem se-Kalsel Akhirnya Membubarkan Diri

Petugas kepolisian melakukan pemadaman ban yang di bakar mahasiswa

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ratusan mahasiswa tergabung dalam aliansi BEM se-Kalsel yang turun kejalan menyuarakan aspirasi tentang permasalahan di tengah masyarakat di depan Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (14/4/2022) akhirnya membubarkan diri.

Pantauan di lapangan, mereka membubarkan diri karena diduga massa terpecah belah setelah adanya pembakaran ban bekas, yang dilakukan sejumlah mahasiswa di barisan paling belakang

Karena hal itu, suasana aksi menjadi tidak kondusif dan masing masing Ketua Bem menarik mundur massanya.

Habibie Ketua Bem Uniska, meminta massa mundur karena merasa permintaan aksi untuk sidang rakyat pada tanggal 20 April dipenuhi.

“Kita balik kanan, bukankah kita diberi janji pada tanggal 20 nanti akan melakukan sidang rakyat bersama mereka,” teriak salah satu peserta aksi dalam kerumunan itu.

Bahkan adapula yang berteriak, jika aksi mahasiswa itu adalah mahasiswa yang intelektual, sehingga jika tuntutan dipenuhi maka akan mundur dan kembali datang di waktu yang telah dijanjikan.

Baca Juga : Sempat Bakar Ban, Demo Mahasiswa Berjalan Lancar dan Aman

Baca Juga : Suarakan 5 Tuntutan, Aliansi Mahasiswa Serbu Kantor DPRD Tabalong

Sementara itu, Alfi koordinator aksi kepada awak media saat membubarkan diri mengatakan, pihaknya membubarkan diri karena isu-isu yang mereka bawa mengenai Isu Energi, Pangan, kenaikan Minyak Goreng dan BBM serta penerapan PPN 11 persen akan disidangkan pada 20 April mendatang.

Sejumlah bahasiswa yang melakukan pembakaran ban di barisan belakang

“Itu sudah sesuai keputusan DPRD Kalsel yang mengeluarkan surat pernyataan,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalsel kembali mendatangi Gedung DPRD Kalsel untuk menyampaikan aspirasinya terkait beberapa permasalahan yang belakangan mencuat di tengah masyarakat.

Mereka menyuarakan terkait penolakan Penundaan Pemilu dan isu masa jabatan presiden tiga periode yang menurut mereka ancaman bagi demokrasi.

Selain itu mereka juga meminta penjelasan terkait masih mahal dan langkanya minyak goreng. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terkait kenaikan PPN yang kini menjadi 11 persen.

Mereka juga menolak kenaikan harga PPN menjadi 11 persen dari yang sebelumnya hanya 10 persen.

Tak selang lama berorasi di depan Gedung Dewan, mereka ditemui Anggota Fraksi PDIP, HM Rosehan NB SH.

Hingga akhirnya mahasiswa meminta digelar sidang rakyat dengan menghadirkan para stakeholder yang terkait. (airlangga)

Editor: Abadi