BANJARMASIN, klikkalsel.com – Bola panas kembali dilemparkan praktisi politik Kalsel, Puar Junaidi, terhadap Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana.
Kali ini Puar kembali mengklarifikasi terkait kebenaran kasus dugaan korupsi payment gateway yang menyeret nama Denny Indrayana.
Klarifikasi tersebut dimaksudkan Puar Junaidi atas pernyataan Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2 di media agar tidak lagi menyebar berita bohong, karena menurut Denny Indrayana kasus tersebut telah selesai di Advokasi oleh berbagai lembaga anti korupsi.
“Hentikan menyebarkan kabar bohong yang dimanipulasi terkait dengan kriminalisasi yang ditujukan kepada saya pada tahun 2015. Hentikan karena itu fitnah,” ujar Deny Indrayana di pemberitaan media.
Atas hal tersebut, Puar Junaidi mengatakan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian tersebut tidak mungkin salah.
“Sebetulnya sebagai seorang praktisi hukum, Profesor Handal Denny Indrayana yang Hijrah ke Kalsel harusnya keberatan dengan SKCK yang dikeluarkan kepolisian yang mencantumkan bahwa ia masih dalam status tersangka,” ucap Puar Junaidi saat di jumpai awak media.
“Jadi saya bingung, belajar hukum dari mana saudara Denny yang menyatakan bahwa SKCK dari kepolisian itu hoaks. Saya bersedia memberikan kuliah kalau Denny Bersedia mendengarkan perkuliahan saya,” tambahnya.
Puar juga mengatakan, bahwa Hijrahnya Denny Indrayana ke Kalsel tidak mengetahui panjang lebar terkait kondisi wilayah di Provinsi Kalsel.
“Dia katakan soal tambang. Padahal tambang itu bukan sesuatu yang baru, 20 tahun yang lalu sudah ada, dan sejak kepemimpinan Paman Birin tidak pernah mengeluarkan satupun izin pertambangan,” jelasnya.
Undang-undang, sambung dia, memang memperbolehkan aksi penambangan sepanjang masih sesuai dengan aturan.
“Jadi tambang itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kinerja petahana. Kalau selalu mengkoreksi kinerja petahana, ini sudah kepada pribadi,” ungkapnya.
Kemudian Puar juga mengungkapkan, bahwa calon gubernur nomor urut 2 membahas soal proyek Jejangkit, Baroto Kuala (Batola).
Puar mengungkapkan pada periode pertama, Paman Birin memiliki visi-misi untuk mengembalikan Kalsel sebagai penyangga pangan atau lumbung padi terbesar.
“Maka visi-misi ini diaplikasikan dengan kegiatan pemerintah, bukan malah terstruktur, sistematis, dan masif,” cetusnya.
Bagaimana pun, tambah dia, pembahasan RAPBD tetap mengacu pada visi-misi dan dibahas bersama dengan anggota dewan.
“Ini dilaksanakan oleh SKPD terkait sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah minimnya pengetahuan dari sang profesor handal, menurut pengakuan dirinya itu perlu belajar banyak. Karena menyatakan dia hijrah,” tutur puar.
“Kalau dia hijrah kan tidak tahu persis. Oleh sebab itu, saya menawarkan diri untuk mengajarkan kuliah kepada Denny agar membuka wawasan dan lebih memberikan pengetahuan kepada Denny. Sekaligus uji kompetensi intelektual sang profesor,” jelasnya.
Begitu pula soal kiram, Puar mengatakan pembangunan kiram bertujuan untuk membuka isolasi sebagai segitiga emas yakni Banjarbaru, Pelaihari dan Tanah Bumbu.
Bahkan Puar pun menegaskan siap berdebat dengan Denny Indrayana, termasuk soal tambang dan hukum. Agar menurutnya sang profesor itu tau dengam kondisi daerah.
“Begitu pula jalan-jalan yang ditunjukan seperti jalan Gubernur Syarkawi. Itukan APBN, artinya kan pengetahuan dia sangat minim. Dia kan hijrah, tapi datang tidak pakai data,” paparnya.
“Negara ini negara hukum, tak boleh mengembangkan opini tanpa data. Kalau ada penyimpangan maka adukan. Kenapa harus dikembangkan menjadi opini politik,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
