BANJARMASIN, klikkalsel.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2, 3, dan 4, untuk menekan kasus penularan Covid-19 sejumlah daerah luar Pulau Jawa dan Bali. Termasuk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diantaranya, Kota Banjarmasin.
Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Murdiansyah Herman, mengatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang PPKM memang sangat diperlukan untuk mengendalikan mobilitas penduduk.
“Perpanjangan PPKM memang sangat diperlukan untuk mengendalikan mobilitas penduduk yang berpotensi meningkatkan angka positif Covid-19,” kata Dekan Fisip di Universitas itu, Selasa (24/8/2021).
Sementara itu, Ia juga menilai, efektivitas PPKM Level IV yang sudah diperpanjang untuk ketiga kalinya ini harus dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat.
Karena sebenarnya memiliki tujuan untuk kesejahteraan mereka. Namun, dari pembatasan masyarakat itu juga pasti memiliki dampak.
Diantaranya, dari pembatasan tersebut terdapat beberapa kelonggaran, seperti tempat makan yang masih diperbolehkan buka. Akan tetapi tetap dibatasi dan Mall boleh dibuka dengan ketentuan syarat yang berlaku.
“Seperti telah divaksin dan anak umur di bawah 12 tahun yang tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.
“Itu adalah salah satu kelonggaran – kelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang saya nilai,” ungkapnya.
Ia juga mengakui, saat ini kasus Covid-19 di Banjarmasin saat ini masih terbilang tinggi dan berada di zona berbahaya, sehingga setiap hari semakin meningkat.
“Seperti anak sekolah yang awalnya sempat kembali turun ke sekolah, kini kembali daring,” imbuhnya.
Hal tersebut, di nilainya karena masih banyak masyarakat di Banjarmasin yang masih belum mendapatkan vaksinasi. Sehingga angka penularan Covid-19 tidak dapat dihambat begitu cepat.
“Kalau rata rata sudah di vaksin, saya rasa penularan Covid-19 akan melambat dan dapat teratasi,” harapnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap pemerintah bisa turun kejalan melihat dampak dari di perpanjangan PPKM tersebut, ada beberapa masyarakat yang tidak bisa bekerja pembatas itu.
Kendati demikian, PPKM juga memiliki nilai positif yang terkadang dikeluhkan oleh masyarakat.
“Yang saya survey dari masyarakat memang banyak mengeluh karena PPKM mereka tidak bisa berbuat apa apa,” jelasnya.
“Tapi meski begitu, mereka juga mengaku bersyukur karena masih mendapat bantuan dari pemerintah seperti beras atau sembako,” sambungnya.
Kedepanya, kata Murdi sapaan akrab, pemerintah Walikota Banjarmasin dan jajaranya diharap mengevaluasi dari keputusan tersebut, dan tidak hanya mengevaluasi melalui data saja tapi terjun langsung melihat keadaan sebenarnya.
“Jangan dari data saja tapi lihat langsung di lapangan,” harapnya lagi.
Selain itu, seperti vaksin yang telah habis di puskesmas, ia meminta agar kiranya Walikota bisa meminta persedian vaksin ditambah.
“Ada yang mau di vaksin tapi vaksin nya habis jadi bagaimana, karena dengan keadaan PPKM ini banyak masyarakat yang terdampak seperti sektor ekonominya,” pungkasnya.(airlangga)
Editor : Amran
