BANJARMASIN, klikkalsel – Kasus pungutan liar (pungli) di sekolah mendominasi laporan di Ombusdman Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Laporan pungli tersebut melebihi persoalan pertanahan yang masuk ke lembaga tersebut.
Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Kalsel Nurkholis Madjid menilai, persoalan pungli di sekolah biasa terjadi saat tahun ajaran baru atau penerimaan murid baru.
Dimana, kata dia, pihak orangtua seringkali dimintai sumbangan mengatasnamakan keperluan dalam aktivitas belajar mengajar.
“Laporan pungli yang tidak sesuai aturan, namun mengatasnaman keperluan siswa. Ini yang biasa kami terima,” katanya, Rabu (7/2/2018).
Karena banyak pengaduan pungli yang masuk di 2017. Jadi, laporan yang masih tersisa akan diselesaikan paling lambat akhir bulan ini. “Termasuk untuk konflik pertanahan di sejumlah daerah,” timpalnya.
Ia mengungkapkan, konflik tanah antara masyarakat dengan TNI AD di Martapura, Kabupaten Banjar sudah memasuki tahap penyelesaian.
“Konflik tanah biasanya terjadi akibat dari tumpang tindih lahan yang berujung pada ketidakpastian kepemilikan khususnya antara masyarakat dengan instansi tertentu,” pungkasnya. (baha)
