BANJARMASIN, klikkalsel.com – Warga Desa Teluk Aru Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru kaget sebab lahan perkebunan cengkeh milik mereka seluas 122 hektar sudah berdiri plang yang bertuliskan Kawasan Hutan Desa Teluk Aru Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK tahun 2019.
Dan demi mencari solusi perwakilan warga, Ismail mendatangi dan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel.
Warga yang lahannya menjadi kawasan Hutan Lindung itu mengaku, kaget ketika sebuah patok yang bertuliskan pemberian hak pengelolaan desa kepada lembaga pengelola hutan desa Teluk Aru, artinya kebun cengkeh yang dikelola masyarakat sekitar tak bisa dipergunakan lagi.
“Sudah puluhan tahun kami disana, tiba-tiba diakui sebagai hutan lindung. Kami minta solusi dengan dewan,” katanya, Selasa (14/9/2021)
Dikatakannya pula, sejak 1979 lalu, lahan tersebut sudah digunakan masyarakat berkebun komoditi cengkeh sebagai pencari penghasilan. Dan hal itu sudah turun temurun dilakukan. Bahkan hasil dari teh jumlahnya berton-ton untuk kebutuhan masyarakat.
“Kami sempat mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotabaru meminta kejelasan dan dinyatakan kawasan Hutan lindung dan tidak bisa dibuat sertifikat atau segel tanah,” ucap Ismail.
Baca Juga : Tuan Rumah PON XX Siap Sambut Kontingen se Indonesia, Kalsel Berangkat Dikawal Polisi
Baca Juga : Tarif PDAM Bandarmasih Terancam Naik Dua Kali Lipat
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta, agar dilakukan mediasi dan komunikasi Dinas Kehutanan Kotabaru dengan warga setempat agar ditemukan solusi terbaik.
Ia pun menyayangkan hal tersebut, karena kalau pun benar dan harus ditetapkannya sebagai kawasan hutan lindung harusnya melalui sosialisasi kepada warga terlebih dulu.
“Karena kan kasian juga, komoditi cengkeh itu penghasilan mereka, ini juga harus dipikirkan,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
