BANJARMASIN, klikkalsel.com — Ancaman fenomena Godzilla El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026 mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kondisi cuaca panas ekstrem dan kekeringan berkepanjangan dinilai berpotensi memicu berbagai persoalan mulai dari krisis air bersih, gangguan pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi I DPRD Kalsel dari Fraksi PKS, Habib Hamid Bahasyim, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah mitigasi secara dini dan terukur agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
Menurutnya, penanganan ancaman El Nino tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan harus melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara terintegrasi.
Ia menilai kesiapsiagaan lintas sektor menjadi kunci penting menghadapi potensi bencana iklim yang diperkirakan semakin menguat dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga : DPRD Pulang Pisau Sambangi DPRD Kalsel, Bahas Penguatan Fungsi Kedewanan
Baca Juga : Pesan Ketua DPRD Kalsel, Pererat Silaturahmi Urang Banjar di Perantauan
“Mitigasi harus dilakukan sejak dini dan terukur. Jangan sampai kita baru bergerak ketika dampaknya sudah meluas, baik terhadap masyarakat, lingkungan, maupun sektor ekonomi,” ujar Habib Hamid, Selasa (12/5/2026).
Habib Hamid juga menyoroti pola penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurutnya, sistem koordinasi lintas sektor yang diterapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Kalsel.
Ia menegaskan perlunya instruksi khusus kepada seluruh SKPD agar langkah mitigasi tidak berjalan parsial dan seluruh unsur pemerintahan memiliki kesiapan yang sama.
Selain itu, DPRD Kalsel juga mendorong penguatan kolaborasi dengan BMKG dan BNPB, termasuk kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak cuaca ekstrem.
Habib Hamid berharap, pemerintah daerah tidak terlambat dalam mengambil keputusan strategis, sebab masyarakat dinilai akan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya apabila mitigasi tidak dipersiapkan sejak sekarang.
“Kita ingin ada langkah konkret yang benar-benar dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak akibat keterlambatan pengambilan kebijakan,” tegasnya. (azka)
Editor : Akhmad
