BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad mengatakan, ada dua poin penting pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kenaikan BBM yang berlangsung dengan sejumlah elemen dan mahasiswa, yakni adanya mafia minyak dan subsidi yang kurang tepat sasaran
“Karena yang akan dipermainkan adalah BBM subsidi yang merupakan jatah masyarakat, maka terjadilah distribusi yang tidak tepat sasaran,” katanya saat ditemui sejumlah wartawan secara terpisah, Selasa (13/9/2022).
Murad juga mengatakan, keberadaan mafia minyak jelas akan mempersulit masyarakat mendapatkan BBM.
Untuk itu, keberadaan Satgas harus kembali diaktifkan guna mengamankan distribusi BBM dan mengelimir mafia BBM.
“Jika ada masalah dapat dicarikan solusinya, termasuk keterbatasan operasional Satgas. Kalau memang terkendala dana, maka DPRD dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana untuk operasional satgas BBM,” ucapnya.
Baca Juga : DPRD Kalsel Kawal Surat Penolakan BBM ke DPRI Dan Pemerintah
Baca Juga : Pemko Sisihkan DAU dan DBH untuk BLT Pengalihan BBM
Diakui, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya antrian panjang masih terjadi di sejumlah SPBU.
“Satgas ada, namun tidak jalan,” tambah Hasanuddin.
Sedangkan penambahan kuota BBM, menurut Hasanuddin, sulit direalisasikan jika hanya dari DPRD Kalsel, karena penambahan kuota BBM terus diajukan, namun tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM, namun tidak bisa direalisasikan,” jelasnya.
Kendati demikian, Hasanuddin optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang membidangi masalah migas.
“Karena BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
