BANJARMASIN, klikkalsel.com – Status Covid-19 di Banjarmasin kembali meningkat, setiap harinya kembali ada penambahan kasus Covid-19 di Banjarmasin. Sampai dengan hari ini, Rabu (17/2/2021), jumlah komulatif warga yang terkonfirmasi Covid-19 di Banjarmasin sudah mencapai angka 4.996 kasus.
Dari data yang dirilis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Februari 2021 sudah terdapat sebanyak 415 penambahan kasus baru di Banjarmasin.
Bahkan yang sebelumnya Banjarmasin yang sudah berubah menjadi zona Hijau, kini di Banjarmasin hanya tertinggal 15 Kelurahan yang berzona Hijau dari 52 kelurahan yang ada di Banjarmasin.
Dimana 32 Kelurahan kini berstatus zona Kuning, 4 Kelurahan zona orange dan 1 kelurahan zona merah yakni Kelurahan Pemurus Dalam.
Dari data yang dipublis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tersebut, saat ini di Tahun 2021, sudah terdapat sebanyak 482 kasus aktif di Banjarmasin. 382 diantaranya dirawat di Rumah Sakit
Dengan kondisi tersebut, Anggota Tim Pakar Covid-19 dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin, mengatakan bahwa dengan populasi mencapai 16 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan, Banjarmasin berkontribusi 25 persen dari 19.977 kasus kumulatif di Kalsel.
“Besarnya kasus Covid-19 di Banjarmasin ini tidak aneh. Mengingat kuatnya faktor yang mendorong penularan virus,” ujarnya, Rabu (17/2/2021).
Berdasarkan publikasi berbagai artikel ilmiah dan riset, yang Ia lakukan sendiri terhadap situasi pandemi Covid-19 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, pertumbuhan dan penyebaran Covid-19 sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan kepadatan penduduk dan ukuran ekonomi suatu wilayah.
Dimana menurutnya, Banjarmasin merupakan kota yang sangat padat dimana terdapat lebih dari 6 ribu penduduk per kilometer persegi, pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, hingga memicu tingginya mobilitas penduduk yang menjadi motor penularan Covid-19, di Banjarmasin ini.
“Tanpa adanya intervensi untuk mengendalikan mobilitas penduduk maka pertumbuhan kasus Covid-19 akan terus berlangsung,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif untuk menekan angka kasus Covid-19 di Banjarmasin, Hal ini terbukti dengan terjadinya ledakan kasus Covid-19 Januari dan Februari ini.
Menurutnya jika tidak dapat menerapkan lockdown karena bukan merupakan rencana pemerintah pusat, maka harus dicari strategi cerdas dalam pengaturan kegiatan ekonomi dan masyarakat untuk menurunkan mobilitas penduduk.
“Seperti aturan WFH sebanyak 75 persen harus betul-betul diimplementasikan. Jangan membuka sekolah saat pandemi belum terkendali, berlakukan aturan larangan makan di rumah makan/warung (hanya take away saja). Siapkan digitalisasi pasar tradisional untuk mengurangi tingkat kepadatan yang tinggi,” jelasnya.
Sementara itu menanggapi tingginya kasus Covid-19 di Banjarmasin, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Banjarmasin, Dr Machli Riyadi mengklaim, bahwa perubahan zonasi yang terjadi di Banjarmasin ini sudah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2021.
Ia juga meminta, agar masyarakat untuk meningkatkan, kewaspadaan dan kepedulian dengan lingkungan sekitar agar saling untuk menerapkan prokes. “Kita minta agar empat M terus dijalankan,” tandasnya.(fachrul)
Editor : Amran
