BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perwakilan pengurus guru honorer K2 Banjarmasin menggelar pertemuan dan berkeluh kesah dengan Komisi IV DPRD Banjarmasin, Kamis (22/10/2020).
Pasalnya uang THR (tunjangan hari raya) pada Mei 2020 senilai Rp1,6 juta untuk 79 guru honorer tersebut sampai sekarang belum dicairkan.
Sekretaris Pengurus Guru Honorer K2 Banjarmasin Hendra Saputra membeberkan, THR tertunda atau belum bisa dikeluarkan, lantaran nota dinas belum ditandatangani walikota Banjarmasin. Padahal, keluhnya, THR tersebut ditunggu-tunggu para guru honorer K2.
“Alasannya belum tandatangan tidak tahu, bisa jadi kendala masalah Covid-19 saat itu. Dan sekarang walikota cuti untuk Pilkada, jadi terlambat lagi nota dinas untuk pencarian THR. Info dari rekan-rekan begitu,” kata dia.
Ia berharap, nota dinas tersebut bisa ditandatangi dan honorer K2 bisa ada kesejahteraan juga. Sebab, K2 dituntut administrasi tapi tak sesuai dengan gaji yang ada.
“Semoga yang kami sampaikan bisa menyentuh hati dan merasakan apa yang kami rasakan,” lirihnya.
Menurut dia, THR untuk guru honorer K2 tersebut berdasarkan SK walikota, jadi tinggal pelaksanaan. “Mudahan segera dikeluarkan dan dibayarkan. Ini aspirasi kami,” katanya.
Baca Juga : Komisi III DPRD Banjarmasin Soroti Proyek Pembangunan Diduga Tidak Miliki IMB
Selain itu, Hendra juga berharap, guru honorer K2 agar diangkat P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau PNS. Paling tidak, kata dia, gajinya disetarakan dengan UMR.
“Selama ini kami ada yang mengabdi 8-20 tahun. Tapi kami K2 tercecer berkas surat menyuratnya. Lantaran terkendala dengan peraturan yang ada, baik pusat dan daerah,” kata dia.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Matnor Ali menyatakan, terkait THR tersebut yang belum ada kejelasan, akan segera ditindaklanjutinya.
“Walikota cuti, lebaran sudah beberapa bulan lalu, tapi untuk pencarian THR belum ada nota dinas. Ini akan saya pertanyakan kepada dinas terkait,” katanya.
Ia juga akan memperjuangan 79 guru honorer K2 termasuk 16 Honorer K2 staf tata usaha sekolah agar berkas pengusulan diangkat sebagai ASN tidak lagi tercecer.
“Oleh karena itu, akan ada rapat dengan Disdik, agar honorer K2 supaya diperhatikan pemko. Kemudian jangan sampai berkas pengusulan diangkat PNS alasan tercecer hingga belum sampai ke BKN,” sebutnya.
Politisi Partai Golkar ini juga prihatin dengan gaji yang diterima guru honor, karena masih di bawah UMP. “Sesegera mungkin kita akan rapat koordinasi dengan Disdik untuk mengatasi keluh kesah guru honorer ini,” katanya. (farid)
Editor : Amran
