BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kondisi jalan rusak di Desa Sungai Musang, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menjadi sorotan. Hingga kini, perbaikan jalan tersebut belum juga berlanjut, padahal akses itu menjadi urat nadi aktivitas warga setempat.
Anggota DPRD Kalsel, Ahmad Sarwani, menegaskan, persoalan infrastruktur ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kunci utama percepatan pembangunan terletak pada perencanaan yang matang sejak awal.
“Perencanaan harus dilakukan secara matang agar perbaikan jalan bisa tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya, saat diwawancarai.Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geografis wilayah Aluh Aluh menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal distribusi material pembangunan.
“Jika tidak direncanakan dengan baik, proses pengerjaan di lapangan berpotensi terhambat. Kalau distribusi material cukup berat, ini harus dipikirkan bersama sejak awal,” katanya.
Sarwani juga menyoroti pentingnya kajian teknis dalam menentukan metode perbaikan jalan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan di wilayah hulu akan berdampak pada daerah hilir, sehingga pemilihan material seperti beton atau aspal tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Apakah menggunakan beton atau aspal ? Itu harus dikaji secara maksimal agar hasilnya tepat dan tahan lama,” jelasnya.
Baca Juga : Polisi Selidiki Kasus Perkelahian Berdarah di Banjarmasin Barat
Baca Juga : Terungkap Dałam Sidang, Hasil Visum dan Autopsi Temukan Luka pada Alat Vital Mahasiswi ULM Korban Pembunuhan
Lebih lanjut, wakil rakyat ini menekankan, seluruh proses perencanaan pembangunan dimasukkan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Menurutnya, langkah ini penting agar usulan perbaikan memiliki kekuatan dalam penganggaran dan pelaksanaan..
“Semua harus masuk dalam Musrenbang, dari desa sampai kabupaten, supaya jelas arah dan prioritasnya,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan catatan adanya koordinasi aktif antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Kalau ada dana sharing dari provinsi, maka koordinasi pemerintah daerah harus aktif dengan Pemprov Kalsel. Semua harus dimusyawarahkan dengan baik,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Banjar, Sarwani memastikan, akan terus mengawal persoalan ini hingga terealisasi.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus mengawal agar perbaikan jalan ini bisa segera dilakukan, sehingga aktivitas warga tidak lagi terhambat,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
