BANJARMASIN, klikkalsel.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Selasa (12/5/2026).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait dunia pendidikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Massa aksi tampak membawa spanduk, poster dan melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang DPRD Kalimantan Selatan dengan pengawalan aparat kepolisian.
Salah satu massa aksi, Iyas mengatakan, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pendidikan yang dinilai masih memiliki banyak persoalan.
“Kami hadir hari ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan di Kalimantan Selatan. Kami ingin pemerintah benar-benar serius memperhatikan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah daerah dan pusat mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN maupun PPPK.
Baca Juga : Ketua DPRD Kalsel Sampaikan Tuntutan BEM Se-Kalsel ke Pusat, DPD RI Janji Tindak Lanjut
Baca Juga : Aliansi BEM se-Kalsel Kembali Gelar Aksi Jilid II, Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
Selain itu, mereka juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Selatan.
Mahasiswa turut meminta kementerian terkait membuka secara publik rincian anggaran dan mekanisme distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tingkat sekolah.
“Kami menuntut keterbukaan anggaran pendidikan agar masyarakat tahu ke mana dana pendidikan dialokasikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta DPRD agar pemerintah daerah mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendidikan secara berkala setiap triwulan dan mudah diakses masyarakat.
Tuntutan lainnya, massa turut menyampaikan aspirasi mereka yakni agar adanya pembentukan tim pengawas independen kualitas pendidikan di tingkat daerah.
Serta penghentian perubahan kurikulum yang tidak berbasis evaluasi menyeluruh dan penolakan terhadap penghapusan program studi tanpa kajian akademik.
Hingga saat ini aksi masih berlangsung di depan Kantor DPRD Kalimantan Selatan. (airlangga)
Editor: Abadi
