YOGYAKARTA, klikkalsel.com – Skema kredit super mikro dengan bunga hanya 3 persen menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) saat melakukan studi komparasi ke Bank BPD DIY, Senin (28/9/2026).
Program tersebut dinilai menarik, karena menyasar pedagang kecil dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal dalam jumlah relatif kecil.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan skema pembiayaan tersebut layak dipelajari untuk kemungkinan diterapkan atau dikembangkan oleh Bank Kalsel.
“Kami sangat tertarik tadi dan ingin mendalami pemberian modal skala kecil nanti yang bisa difasilitasi oleh bank dengan suku bunga 3 persen. Skema pembiayaan ini sangat menarik,” ujar Yani Helmi.
Menurutnya, kebutuhan modal masyarakat lapisan bawah umumnya tidak terlalu besar. Karena itu, akses pembiayaan dengan nilai pinjaman yang sesuai kebutuhan menjadi penting.
“Banyak sekali masyarakat kita di lapisan bawah yang memerlukan bantuan modal seperti itu. Yang terpenting adalah masyarakat, khususnya pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, dapat terbantu karena kebutuhan permodalan mereka memang skala kecil,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II juga menggali strategi Bank BPD DIY dalam pembiayaan UMKM, segmentasi kredit, mitigasi risiko Non-Performing Loan (NPL) serta tata kelola perbankan daerah.
Baca Juga : Komisi III DPRD Kalsel Ingatkan Jangan Ada Anggaran Pembangunan Tumpang Tindih
Baca Juga : Komisi III dan Dinas PUPR Kalsel Bahas Proyek Prioritas di APBD Perubahan
Rombongan Komisi II yang dipimpin Muhammad Yani Helmi dan didampingi Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah, diterima Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY, Dian Ari Ani, di Ruang Istimewa Bank BPD DIY.
Dian menjelaskan, Bank BPD DIY memiliki program Kredit PEDE (Pemberdayaan Ekonomi Daerah) yang menyasar pelaku usaha super mikro.
Program yang merupakan inisiasi Gubernur DIY tersebut memberikan kredit dengan bunga 3 persen. Tidak hanya pinjaman, penerima juga mendapat literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan.
“Sejak awal ada literasi dan inklusi keuangan, kemudian pendampingan selama mereka menikmati pembiayaan, hingga nantinya mereka siap naik kelas memanfaatkan fasilitas kredit yang lebih besar seperti KUR,” jelas Dian.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, dilakukan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara bertahap.
Sementara itu, Sekretaris Bank Kalsel, Firmansyah, menyebut, hasil studi komparasi menjadi bahan penting untuk memperkuat penyaluran kredit di daerah.
“Beberapa poin penting yang menjadi catatan kami antara lain kolaborasi yang dijalankan Bank BPD DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas,” tuturnya.(azka/adv)
Editor : Akhmad
