BANJARMASIN, klikkalsel.com – Persoalan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) kembali menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kali ini, Silpa disoroti dalam rapat kerja Komisi I bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel terkait pendalaman Rencana Program Kerja Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, dan dihadiri Kepala BKD Kalsel Nor Yadi, beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, Komisi I menyoroti perencanaan anggaran kepegawaian yang dinilai harus lebih cermat agar tidak kembali menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penganggaran untuk CPNS yang hingga kini belum memiliki kepastian formasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuat perencanaan anggaran tidak tepat sasaran dan menjadi salah satu faktor munculnya Silpa.
Karena itu, BKD Kalsel didorong memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan formasi CPNS sebelum menyusun kebutuhan anggaran.
Selain pengadaan ASN, Komisi I juga meminta BKD lebih cermat menghitung kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai.
Banyaknya Silpa pada belanja pegawai menjadi catatan agar penganggaran ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan riil.
“Pengelolaan kepegawaian bukan hanya menyangkut administrasi ASN, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membangun aparatur yang profesional, kompeten dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal,” ujar Ilham Nor.
Baca Juga : Belanda Tawarkan Kerja Sama Cegah Karhutla Kalsel, Soroti Tata Kelola Lahan dan Air
Baca Juga : Investasi Money Changer Rp600 Juta Bermasalah, Dugaan Aliran Dana ke Anggota DPD RI Kalsel Muncul
Tak hanya soal anggaran, Komisi I turut membahas penerapan manajemen talenta ASN.
Program ini dinilai penting untuk memetakan kompetensi, pengembangan karier, promosi hingga penempatan ASN sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi.
Komisi I juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan Assessment Center.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mengukur dan memetakan kompetensi pegawai secara lebih objektif sekaligus memperkuat sistem manajemen ASN di lingkungan Pemprov Kalsel.
Di sisi lain, BKD juga didorong memasukkan program yang mendukung Indonesia Satu Data.
Integrasi data kepegawaian dinilai penting agar data ASN tersaji secara akurat, terpusat dan terintegrasi dengan sistem di masing-masing SKPD.
Untuk itu, koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bidang komunikasi dan informatika, perlu diperkuat.
Ilham menegaskan, pendalaman program kerja 2027 dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator terukur dan dukungan anggaran yang tepat.
Komisi I berharap program BKD Kalsel pada 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan kualitas aparatur serta pelayanan publik.
Pendalaman tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan perencanaan program dan anggaran Pemprov Kalsel berjalan efektif dan efisien. (azka)
Editor : Akhmad
