Menurutnya, pihak yang terkait akan selalu berkeinginan mencari akses untuk mengeksploitasi di kemudian hari.
Akbar melanjutkan, perlu diperhatikan motif-motif bagaimana izin pertambangan itu bisa keluar, yakni salah satunya adalah ketika suatu daerah menolak dengan keras, ia akan mencari jalan lain.
“Misalkan, Kabupaten itu dibelah menjadi dua, agar kabupaten yang baru itu dapat kuasai. Karena SDM dan SDA yang melimpah, maka ia butuh dana anggaran untuk kabupaten baru itu, makanya lebih gampang dimasuki,” jelasnya.
Dengan perumpamaan tersebut, Akbar mengingatkan agar kita semua harus berhati-hati. Terlebih lagi, motif tersebut pernah terjadi di Kalsel dan dapat dilihat dampaknya, dan dinilai publik kabupatennya tidak berkembang dan masyarakatnya belum sejahtera.
Baca Juga : Pengelolaan 17 Miliar Ton Batubara Kalsel Sebagai Sumber Ketahanan Energi Nasional Perlu Hilirisasi
Parahnya lagi, masyarakat kabupaten yang tidak disebutkan identitasnya tersebut mendapat bencana musiman.
“Ketika musim hujan banjir, ketikan musim kemarau kabut asap. Jadi, seluruh kekayaan alam kita itu hilang, tidak ada untuk masyarakat,” katanya.
Nah, inilah mengapa alasan kita menolak pertambangan. Tanpa ada tambang aja HST itu bisa dilanda bencana bencana, apalagi kalau ada aktivitas yang merusak alam. Nah ini harus kita garis bawahi.
Selain itu, di awal Januari lalu ketika bencana melanda HST, selama 3 bulan Akbar tinggal di atas membantu korban dengan memotori pemulihan ratusan Huntara dan melihat bagaimana kondisi masyarakat HST.
Melalui kegiatan sosial dan studinya itulah, menyebabkan Akbar begitu peduli, bahwa eksplorasi dan eksploitasi alam di Kalimantan Selatan itu harus dihentikan, tidak hanya di HST.
“Saya sangat bangga dengan masyarakat HST ini yang menolak dengan keras aktivitas pertambanga. Karena, ini adalah modal penting bagaimana masyarakat peduli terhadap lingkungannya,” tuturnya.
Kemudian juga, pada bulan yang lalu Akbar ke Katingan Kalimantan Tengah, melihat langsung kondisi bencana banjir disana. Menurutnya, bencana tersebut serupa dengan yang terjadi Kalsel di awal tahun yang lalu.
“Eksplorasi alam bukan solusi untuk kesejahteraan rakyat. Kesalahan mengelola alam akan berdampak meningkatnya resiko dan kerentanan bencana. Akibatnya, penderitaan bagi rakyat dan rusaknya infrastruktur, penyebab pembangunan terhambat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD HST, H Rachmadi Rabu mengungkapkan, pihaknya juga menegaskan menolak pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di HST, khususnya yang di Haruyan.
“Kami selaku DPRD HST juga bersepakat menolak pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga sudah membuat komitmen bersama Pemkab HST dan sejumlah LSM ataupun Organisasi Kemasyarakatan terkait permasalahan pembukaan lahan yang diduga untuk tambang batu bara di Haruyan tersebut.
“Dari laporan Camat Haruyan, KUD Karya Nata itu izinnya sudah tidak aktif hampir 15 tahun dan melakukan pergerakan ingin menambang tanpa izin. Dari Dinas terkait pun juga sudah menyatakan untuk perizinan pertambangan batubara tidak akan diberikan izin,” tutupnya. (dayat)
Editor : Akhmad
