Sinergi Pemkab dan DPRD Balangan Prioritaskan RPJMD Balangan Untuk Masyarakat

PARINGIN, klikkalsel.com – Memasuki anggaran 2020 yang diketok DPRD dan Pemkab Balangan, kegiatan pun diharapkan ber prioritas kepada kebutuhan masyarakat.

Dari visi misi RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Balangan berprioritas meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang berkesinambungan.

Baca Juga : Kembangkan Objek Wisata Daerah, Disporapar Tabalong Gelar Kemah Wisata

Disamping itu juga memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan, mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan, optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah, serta mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Bupati Balangan H Ansharuddin meyakini kemajuan pembangunan suatu daerah secara makro, dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran.

“Pertumbuhan ekonomi kita sampai saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan,” ucap Ansharuddin.

Baca Juga : Bupati Balangan Berikan Penghargaan PPID Kepada SKPD dan DPRD

Namun kata dia, seiring perkembangan sektor-sektor lain, terutama sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa, maka dominasi pertambangan dalam ekonomi Balangan yang dulunya hampir mencapai 70 persen, di tahun 2018 turun menjadi 61,40 persen.

Sementara kata dia, Kedigdayaan sektor pertanian juga dapat dilihat, bahwa di tengah tak kunjung membaiknya harga karet di pasar internasional, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, Balangan tetap menunjukkan peningkatan kontribusinya dalam perekonomian yang mana pada tahun 2016 berada pada angka 10,78 persen dan meningkat menjadi 11,74 persen di tahun 2018.

Bupati menegaskan, ekonomi Balangan harus tumbuh dengan keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial. Menurutnya, pembangunan perkotaan tidak hanya fokus masalah ekonomi, namun juga membangun keseimbangan ekologi dan sosial melalui penyediaan ruang terbuka yang memadai untuk publik berinteraksi.

Selain itu ujarnya, anggaran yang terbatas membuat tidak semua dapat dibiayai dari APBD. Maka dari itu, sangat penting bagi pemkab untuk merangsang peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Karema sama pentingnya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dan provinsi untuk mendapatkan dukungan APBN dan APBD provinsi

“Tahun 2020, kita akan lebih fokus pada pengembangan infrastruktur daerah dalam upaya peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat,” cecarnya.

Baca Juga : 664 Potong Kayu Ulin Ilegal Disita dan Diserahkan ke Dishut Kalsel

Ia pun berharap, dengan terbangunnya infrastruktur publik yang mantap, maka hal ini akan memberikan dampak berlipat ganda bagi pengembangan ekonomi, pengembangan SDM dan kehidupan sosial masyarakat.

DPRD sendiri yang berperan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi bagi penyelenggaraan pembangunan, terus melakukan pengawasan kepada pengina anggaran.

Ketua DPRD Balangan, Ahsani Fauzan menuturkan, sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat, sesuai skala prioritas yang dituangkan dalam pokok pokok pemikiran DPRD.

Sehingga, perencanaan dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat, pengusulan rencana pembangunan didorong melalui aplikasi Simda perencanaan yang diintegrasikan dengan simda keuangan.

Sehingga terwujud sistem yang tidak memungkinkan adanya celah ketidak konsistenan, antara perencanaan dengan penganggaran.

“Perlu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 bisa terwujud,” ucapnya Saat diwawancarai Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan pemerintah, tentang sistem perencanaan pembangunan dilaksanakan mulai tingkat masyarakat lingkung RW untuk membahas segala prioritas pembangunan yang dibutuhkan. Lalu ke tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

“Kami dari DPRD sebagai delegasi anggaran, senantiasa mengawal sebagai wakil masyarakat, mengawal dalam pelaksanaan sampai tingkat desa melalui reses. Banyak aspirasi yang diterima dari masyarakat, khususnya terkait pembangunan lingkungan,” tandasnya.(fitri/adv)

Editor : Amran