BANJARBARU,klikkalsel.com – Mentri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini dibuat geram saat kunjungan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Rabu (15/9/2021)
Pasalnya, di tempat tersebut dirinya melihat mesin Electronic Data Capture (EDC) atau alat yang biasanya berguna untuk menerima pembayaran dan mampu menghubungkan antar rekening bank telah rusak, bahkan diketahuinya juga kas mesin tersebut tampak kosong.
Selain itu, Risma juga menyinggung penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) agar tidak ditunda-tunda dan pendistribusian dari bank di Kalsel dibubarkan.
Hal tersebut didasari dari penyaluran yang baru disalurkan setiap per enam bulan karena kekosongan kas dan akibat kerusakan mesin EDC tersebut.
“Karena penerimanya jelas, tidak ada masalah dengan data, penerima manfaat jelas orangnya, alamatnya juga bisa dicari. Buktinya, sejak saya rapat pukul 07.30 sampai pukul 11.00 ini bisa dibagikan yang tidak bisa transaksi,” ucapnya, Rabu (15/9/2021)
Mensos Risma juga menyebut bahwa banyak ditemukannya kartu data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang non aktif dan data yang tidak sinkron antara Dinas Sosial kabupaten/kota dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, hingga membuat data yang tidak ada ahli warisnya masih dianggap sah sebagai penerima.
Penyingkronan data penerima Bansos ini dihadiri seluruh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Kalsel, pendamping PKH per wilayah, Polda Kalsel, Kepala Dinas Sosial Kalsel dan pihak penyalur dari BRI dan Mandiri.
Mensos Risma juga menerima laporan data-data penerima bantuan PKH dan BNPT dari pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada penerima manfaat yang terlewat dan salah sasaran, yang nanggung itu bukan Mensos Risma, tapi yang menyalurkan dan melakukan pendataan, kalian harus tanggung jawab di akhirat,” tegas Risma
Selanjutnya, Risma juga menemukan permasalahan penyaluran bantuan untuk penerima manfaat yang tinggal di daerah terpencil.
Menurutnya, penyaluran bantuan dengan jarak tempuh hingga 15 jam tidak memungkinkan bagi penerima manfaat untuk mengambil bansos tersebut.
“Karena itu kita putuskan bahwa bank yang akan menyerahkan bantuan ke tempat penerima manfaat. Bukan penerima manfaat yang datang. Nanti bentuknya tunai, tidak perlu ke ATM,” tegasnya.
Dari temuanya tersebut, dirinya telah berjanji akan membicarakan dengan Gubernur Kalsel tentang masyarakat yang ada di daerah terpencil agar ditetapkan menjadi komunitas adat terpencil untuk nantinya Kemensos dapat membuat treatment berbeda dengan daerah lain.(Putra)
Editor: Abadi
