Partai Golkar Kalsel Sudah Kantongi Surat Dukungan untuk Berkoalisi di Pilkada 2020

BANJARMASIN, klikkkalsel.com – Dukungan koalisi yang akan dibangun DPD Partai Golkar untuk bertarung di Pilkada, baik pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota di Pilkada 2020 di Kalsel tidak hanya sebatas ungkapan atau klaim semata.

Bahkan dalam mengusung pasangan bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2020, DPD Golkar Kalsel sudah mengantongi surat dukungan dari sejumlah partai politik.

Disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK saat pers conference di ruang rapat DPD Golkar Kalsel menyampaikan, bahwa saat ini Golkar telah mendapatkan sejumlah partai pengusung untuk Pilkada 2020.

Baca juga : Rekomendasi DPP Partai Golkar, H Muhidin Ditunjuk Dampingi Sahbirin Noor di Pilgub 2020

Ia juga menyampaikan dari sejumlah partai pengusung tersebut ada dua nama partai yang sudah secara resmi mengeluarkan surat dari DPP.

“Saya buka aja, ada beberapa partai sudah ditangan kita yang dari persetujuan DPP, PAN dan NASDEM. Tapi untuk yang lain masing menunggu,” ucapnya Senin (29/6/2020).

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu dua nama partai untuk agar menjadi koalisi yakni Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

“Kami masih menunggu ada dua partai lagi, Demokrat dan Gerindra,” ujarnya.

Sementara sebelumnya pihak DPD PKS mengatakan, bahwa Partai Golkar dinilai mengklaim secara sepihak terkait dukungan yang diberikan PKS.

Baca juga : Golkar Tetapkan Haris – Yuni Maju Pilwali Banjarmasin 2020

“Itu cuma klaim sepihak saja, kami di DPD PKS Banjarmasin belum mendapat salinan putusan dari Pimpinan kami di DPP,” ucap ketua DPD PKS, Hendra.

Sementara terkait hal tersebut, Ketua tim Penjaringan Pilkada Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi juga menyampaikan bahwa dalam dunia politik pasti ada namanya suka dan tidak suka. Tetapi menurutnya realita merupakan fakta yang memiliki kekuatan hukum adalah administrasi.

“Apabila kita mendapatkan persetujuan secara tertulis dari partai lain, siapapun yang mengatakan tidak, itu tidak bisa, jadi opini politik itu kita anggap hal yang biasa dalam dunia politik,” paparnya.

Berkaitan surat tertulis dari PKS ia menyampaikan untuk sementara ini ada mendapatkan surat dari pusat.

“PKS itu kan dari pusat juga sama halnya dengan Golkar, PDIP, dan PAN, saya kira semua partai politik untuk penetapan calon pilkada ini dari pusat semua, dan pada tingkat itu adalah ranahnya Bappilu, saya hanya memproses ranah administrasi,” pungkasnya.(fachrul)

Editor : Amran