BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kebijakan pemerintah menaikan harga jual BBM bersubsidi menuai beragam reaksi di tengah masyarakat. Pasalnya hal itu dianggap kurang tepat mengingat saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil.
Tak sedikit yang akhirnya lantang bersuara menolak kebijakan tersebut, tak terkecuali dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP). Mereka pun turut menyayangkan dan menolak kebijakan dinaikannya sejumlah harga BBM subsidi oleh pemerintah.
“Kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan, mengingat kondisi masyarakat saat ini masih belum stabil pasca dihantam gelombang Covid-19,” ucap Korwil Kalsel FSP KEP, Syahrul, Selasa (6/9/2022).
Meski merespon keras kebijakan tersebut, Syahrul mengaku pihaknya masih menahan diri untuk tidak turun ke jalan guna melakukan aksi pada tanggal 6 September 2022 ini bersama dengan sejumlah kalangan masyarakat. Ia mengaku langkah tersebut diambil dengan berbagai pertimbangan.
“Kita sedianya menggelar aksi turun ke jalan pada hari ini, baik itu di Banjarmasin maupun di Jakarta. Namun mengingat beberapa hal, kita memilih untuk menunda dulu aksi tersebut,” ucapnya.
Meski demikian, pihaknya pun telah mengagendakan untuk tetap melakukan aksi pada tanggal 12 September di Kabupaten Tabalong dengan menurunkan 80 persen dari jumlah anggota FSP KEP Kalsel.
Baca Juga : Dewan Kalsel Minta Kenaikan BBM Ditinjau Ulang
Baca Juga : Naiknya Harga BBM Bersubsidi Jadi Beban Ojol
Disana, pihaknya akan menuntut 3 hal, yakni menolak kenaikan harga BBM Subsidi, menuntut kenaikan UMK minimal 10 persen dan menuntut dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibuslaw.
“Selain itu kita juga akan melakukan tuntutan masalah internal, yakni masalah pembagian jam kerja,” sambungnya.
Lebih lanjut Syahrul meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan menaikan harga BBM Subsidi tersebut. Karena hal ini jelas akan sangat memberatkan dan mempengaruhi berbagai sektor yang ada di masyarakat.
Meski pemerintah ujarnya akan memberikan bantuan tunai langsung (BLT) untuk meredam gejolak, ia menganggap hal itu tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.
Selain karena BLT acap salah sasaran, pemberian BLT juga dianggap bukan solusi untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
“Tolong pemerintah evaluasi kembali kebijakan tersebut,” pungkasnya. (David)
Editor: Abadi
