BANJARMASIN, klikkalsel – Evaluasi Implementasi Sakip dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemprov dan Kabupaten/kota se Kalimantan Selatan (Kalsel) jadi momentum dalam rangka memonitor tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan tim dari kementerian PAN dan RB.
Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie dalam sambutan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengatakan, sesuai tujuannya evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (RB), serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Kalsel.
“Langkah ini penting untuk dilakukan, agar kita memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah berjalan secara baik maupun yang kurang atau belum dilaksanakan, yang kemudian kita jadikan acuan perbaikan secara berkelanjutan,” kata Haris di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kamis (5/9/2019).
Selain itu juga, evaluasi maupun penilaian yang telah dan akan dilakukan harus dijadikan bahan untuk memotret kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Hal ini penting, karena berbicara reformasi birokrasi, berarti berbicara tentang perubahan menuju penataan dan penyelenggaraan birokrasi yang lebih baik,” ucapnya.
Ia menuturkan, kesempatan tersebut akan dilakukan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja, yang telah berjalan di Instansi masing-masing. Akuntabilitas kinerja menjadi salahsatu asas penyelenggaraan pemerintah yang harus diperhatikan, mengingat setiap program kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan dalam pencapaian program-program pembangunan harus terukur, mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, hingga evaluasi kinerja, dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kewajiban yang bukan saja harus dipenuhi, namun juga perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan oleh seluruh instansi pemerintah,” katanya.
Haris berharap, dengan akuntabilitas kinerja yang berjalan dengan baik, pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dapat digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga mengajak, untuk bersama-sama menyatukan tekad dan komitmen untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan sakip yang baik, dengan berlandaskan semangat untuk berubah dan berbenah, serta bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional dan menyejahterakan masyarakat.
“Semoga dengan evaluasi ini kita dapat memperbaiki penerapan sakip di instansi masing-masing, sehingga kita bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.(wamen)
Editor : Farid
