BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemko Banjarmasin terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital, tidak hanya pada sektor pajak, tetapi juga retribusi daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama Bank Kalsel dan Bank Indonesia (BI). Sejumlah program inovatif pun tengah disiapkan untuk meningkatkan penggunaan transaksi non tunai sekaligus memperkuat penilaian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Banjarmasin.
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengatakan koordinasi dengan Bank Kalsel dan BI telah dilakukan untuk menyusun berbagai program yang mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi digital.
“Untuk elektronifikasi ini kita sudah berkoordinasi dan mendapat dukungan penuh dari Bank Kalsel serta Bank Indonesia,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).
“Kami sedang menyusun program inovatif yang nantinya diajukan ke BI bersama Bank Kalsel untuk meluncurkan edukasi masif terkait penggunaan QRIS,” sambungnya.
Salah satu inovasi yang saat ini sedang dipersiapkan adalah penerbitan kartu uang elektronik (e-money) berbasis tap cash.
Program tersebut direncanakan diluncurkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
Pada tahap awal, Pemko Banjarmasin bersama Bank Kalsel akan menyediakan 500 kartu yang nantinya dimanfaatkan sebagai instrumen pembayaran retribusi daerah secara digital.
“Tahap awal kita siapkan 500 kartu e-money berbasis tap cash bekerja sama dengan Bank Kalsel, dan jumlahnya akan terus ditambah. Sistem ini dirancang khusus sebagai instrumen digitalisasi pembayaran retribusi daerah,” jelasnya.
Baca Juga : Pemko Banjarmasin Prioritaskan Penataan Kabel Semrawut di Kawasan Masjid Miftahul Ihsan Jadi Prioritas
Selain menghadirkan kartu e-money, Pemko juga akan memanfaatkan momentum Hari QRIS Nasional pada 17 Agustus mendatang untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.
Sosialisasi tersebut rencananya dikemas dalam berbagai kegiatan publik, termasuk pada event BAMARA, melalui simulasi pembayaran menggunakan QRIS dengan nominal simbolis Rp1 hingga Rp5.
Menurut Edy, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kebiasaan masyarakat agar semakin akrab dengan transaksi digital.
Ia menegaskan, perluasan ETPD tidak hanya bertujuan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Selama ini digitalisasi pembayaran lebih banyak diterapkan pada sektor pajak, sehingga ke depan penerapannya akan diperluas hingga ke berbagai jenis retribusi,” tuturnya.
Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah retribusi parkir. Pemko Banjarmasin berencana mengumpulkan para juru parkir (jukir) untuk diberikan pendampingan mengenai penggunaan pembayaran digital.
Bahkan, pemerintah juga menyiapkan skema penghargaan bagi jukir yang mampu mencatat transaksi QRIS terbanyak.
“Tujuan utamanya mengedukasi masyarakat sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah. Kita coba ubah pola bertahap dari tunai ke nontunai agar ke depannya seluruh retribusi sudah terintegrasi secara digital,” terangnya.
Meski demikian, Edy mengakui perubahan pola transaksi masyarakat membutuhkan proses. Karena itu, Pemko Banjarmasin akan terus melakukan edukasi secara bertahap dan berkelanjutan, baik kepada masyarakat maupun seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar implementasi transaksi digital dapat berjalan lebih optimal.
“Dengan berbagai inovasi ini, diharapkan digitalisasi transaksi daerah tidak hanya mampu meningkatkan kemudahan layanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sistem pembayaran yang lebih modern dan terintegrasi,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
