BANJARMASIN, klikkalsel– Petisi penolakan aktivitas pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus mengalir. Kali ini penolakan tegas juga dikemukakan Walhi Kalsel.
Terbitnya surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang memperbolehkan PT Mantimin Coal Mining (MCM), melakukan penambangan di tiga Kabupaten di Kalsel, juga membuat warga HST resah.
Apalagi, surat edaran tersebut dikhawatirkan berdampak pada tiga  kabupaten terancam hancur akibat lingkungan yang rusak. Ancaman banjir pun menghadang tiga kabupaten di Tabalong, Balangan dan HST.
Tak disangka, dengan terbitnya surat edaran tersebut kini Kabupaten HST yang dikelilingi pegunungan Meratus, akhirnya merasakan tersentuh aktivitas tambang. Hal ini merupakan pukulan telak untuk rakyat bumi Murakarta.
Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono menilai, jika pertambangan ini dibiarkan, maka kata dia, jelas akan mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat. Hingga pada akhirnya menyebabkan bencana ekologi serta merusak tatanan sosial masyarakat.
Menurutnya, maka tidak ada kata lain selain mencabut izin tambang di HST. Bahkan, untuk lebih memperkuat keinginannya, Walhi sudah membuat beberapa alasan, yakni RTRW, RPJM dan RPJP HST tidak untuk tambang.
“Selain izin tambang, Amdal juga tidak disetujui oleh warga, serta terancamnya DAS Batang Alai, irigasi untuk pertanian, PDAM kebutuhan air bagi masyarakat,” ucapnya setelah dihubungi.
Selanjutnya, untuk menolak pertambangan di HST, ia menjelaskan bahkan Bupati, DPR, Ormas, tokoh masyarakat sudah jelas menolak adanya izin di Kabupaten HST.(baha)
Editor : Amran
