BANJARBARU, klikkalsel.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pengawasan (BPKP) menilai status penyerapan anggaran dukungan vaksinasi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan per awal bulan Desember 2021 ini tampak rendah. Minimnya penyerapan anggaran itu terkait erat dengan rendahnya capaian vaksinasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap mengemukakan seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus menjalankan langkah inovatif agar target 70 persen vaksinasi akhir Desember 2021 bisa tercapai. Hal ini, ujarnya, perlu perhatian semua unsur terkait khususnya Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan capaian vaksinasi Kalsel secara keseluruhan jadi atensi pemerintah pusat.
Baca juga: Pembatasan PPKM Level III Saat Nataru, Dimanfaatkan Untuk Vaksinasi Guna Tingkatkan Herd Imunity
“Salah satunya dengan mengerahkan seluruh aparat pemerintah daerah dan TNI/Polri dalam kegiatan vaksinasi massal ini di daerah-daerah dengan menggunakan anggaran dukungan vaksinasi tersebut,” ucapnya, Senin (6/12/2021).
Rudy menegaskan, penyerapan anggaran dukungan vaksinasi berkaitan erat dengan keberhasilan vaksinasi. Sebagai contoh, Banjarbaru sudah mencapai target di atas 70 persen dan anggaran dukungan vaksinasinya terserap dengan baik.
Tetapi sebaliknya dengan Banjar yang rendah capaian vaksinasinya masih berkisar 30 persen dan juga penyerapan anggaran vaksinasinya.
“Ini mengindikasikan pemerintah daerah tidak menggunakan anggarannya sebagai insentif ke masyarakat dalam menjalankan vaksinasi, seperti pemberian transportasi ke masyarakat desa yang akan melakukan vaksinasi ke tempat vaksinasi,” pungkasnya.
Dia menambahkan, insentif transportasi ke warga bisa masuk dalam dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi. Kemudian, bisa juga menggunakan anggaran Dana Desa diwajibkan mengalokasikan 8 persen dananya untuk aspek kesehatan penanganan Covid-19. (rizqon)
Editor: Abadi
