BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pandemi Covid-19 telah memberi banyak dampak pada kehidupan, termasuk di bidang pendidikan. Terkait adanya rencana Pemerintah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sejumlah sekolah. Hal tersebut banyak mendatangkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Seperti Pemerintah Kota Banjarmasin, sebelumnya berencana bahwa mulai senin (12/7/2021) mendatang, sudah melaksanakan PTM dengan alasan berada di zona hijau dari penularan Covid-19 dan kedaruratan kurikulum.
Selain itu, meski sama berada di zona hijau penularan Covid-19, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap tidak akan melaksanakan PTM hingga sampai benar-benar pandemi bisa ditekan angka penyebaranya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat pendidikan, Dr. Ali Rachman, juga Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP ULM Banjarmasin berpendapat, setiap pemerintah baik kabupaten/kota sudah pasti memiliki kajian atau analisis untuk resiko penyebaran dan pelaksanaan PTM di wilayahnya.
“Adanya rencana PTM, saya yakin pemerintah sudah berkoordinasi antar lembaga mulai dari penjadwalan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” katanya kepada klikkalsel.com Minggu (11/7/2021).
Sehingga keamanan semua pihak menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Karena itu, ia mengatakan pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat sangat diperlukan jika PTM dilaksanakan. Ditambah guru atau tenaga pengajar sudah mengikuti vaksinasi sehingga sudah ada pencegahan.
“Alhamdulillah apalagi kalau rata-rata para guru sudah ikut vaksinasi, sudah ada pencegahan paling tidak untuk menjaga kekebalan tubuh dari ancaman virus,” ujarnya.
Selain itu, lebih dari satu tahun, para siswa diketahui menjalani metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena risiko penularan Covid-19 di sekolah.
Namun, metode PJJ tersebut tidak semuanya bisa dikatakan efektif. Karena ada beberapa pembelajaran yang tidak bisa digantikan teknologi. Contohnya di kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar (SD).
“Saya rasa diperlukan PTM karena Pendidikan SD ini perlu pendidikan nilai nilai dan penguatan karakter,” jelasnya.
“Kalau Sekolah menengah mungkin tidak bermasalah untuk metode PJJ,” sambungnya.
Oleh karena itu, jika pelaksanaan PTM tetap dilaksanakan, ia berharap protokol kesehatan harus menjadi yang utama diperhatikan, seperti jarak duduk siswa, fasilitas cuci tangan dan penggunaan masker.
“Ini harus diprioritaskan seperti ruangan dimaksimalkan hanya 50 persen,” tuturnya.
Kendati demikian, baik pelaksanaan PTM dilaksanakan atau tidak pemerintah pasti sudah memiliki analisisnya dan koordinasi antar pihak, yang mana keamanan menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan di tengah situasi pandemi.
“Selain itu, peran serta dan pendampingan pendidikan dari orangtua di rumah untuk anak juga sangat penting di masa pandemi,” pungkasnya.(airlangga)
Editor : Amran
