BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis menghadirkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Sinergi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Menurut Khazairin, data ekonomi yang valid dan komprehensif menjadi fondasi penting dalam menyusun arah pembangunan daerah maupun nasional.
“Pemprov Kalimantan Selatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap bersinergi dengan BPS agar pelaksanaannya berjalan optimal di daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, hasil sensus nantinya tidak hanya menjadi gambaran kondisi perekonomian daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam memetakan potensi ekonomi, menyusun program pembangunan yang lebih efektif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Baca Juga : Pemprov Kalsel Gandeng MUI Perkuat Soliditas Kebangsaan di Tengah Gempuran Hoaks dan Intoleransi
Baca Juga : 1.137 Hotspot Terpantau, Pemprov Kalsel Bentuk Satgas Karhutla Baru Hadapi Musim Kemarau
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa data merupakan elemen utama dalam proses perumusan kebijakan pemerintah. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Tito.
Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Hasilnya akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.
Karena itu, Tito meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung pelaksanaan sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, manfaat sensus tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun berbagai program pembangunan berbasis data.
“Silakan berkoordinasi secara intensif dengan BPS di daerah masing-masing agar pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas,” pungkasnya. (rizqan)
