BANJARMASIN, klikkalsel.com – Di tengah masifnya penyebaran informasi melalui media sosial, Pemprov Kalsel menegaskan pentingnya peran media massa sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Plh Sekdaprov, Subhan Nor Yaumil, saat membuka Public Communication Summit 2026 bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (3/6/2026).
Subhan menyampaikan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi publik secara signifikan. Informasi kini dapat menyebar dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial yang menjadi ruang diskusi terbuka bagi masyarakat.
Namun di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan berupa maraknya disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah maupun berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
“Media massa tetap menjadi rujukan informasi yang kredibel, sementara media sosial menjadi ruang diskursus publik yang sangat dinamis. Keduanya harus dikelola secara bijak agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, menjaga kepercayaan publik tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi, tetapi juga membutuhkan kemampuan pemerintah dalam mengelola isu secara cepat, tepat, dan terukur.
Karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel didorong untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memantau berbagai isu yang berkembang di ruang digital. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi persoalan dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi krisis yang berdampak pada reputasi institusi.
Baca Juga : Cafe Forester Hadir di Hutan Kota, Tawarkan Sensasi Ngopi Bernuansa Alam di Perkantoran Pemprov Kalsel
“Saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi dalam mengawal kepercayaan publik di tengah arus informasi di media sosial. Kita harus mampu memetakan arah lebih awal agar kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat,” tandasnya.
Public Communication Summit 2026 diikuti seluruh kepala dinas lingkup Pemprov Kalsel serta perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Dudi Rudianto, CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi, Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Ani Natalia Pinem, serta Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations Jojo S. Nugroho.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat strategi komunikasi pemerintah sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi penanganan isu, membangun narasi positif, serta menciptakan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi melalui komunikasi publik yang terintegrasi,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, seluruh peserta juga mendeklarasikan komitmen bersama dalam pengelolaan isu di era digital sebagai upaya memperkuat komunikasi publik yang konsisten, kredibel, dan responsif di Kalsel. (rizqan)
Editor: Abadi
