BANJARBARU, klikkalsel.com – Sebanyak 2.000 Kader Pembangunan Manusia (KPM) kini dilibatkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa-desa se-Kalimantan Selatan (Kalsel). Langkah ini menjadi salah satu strategi Pemprov Kalsel yang diperkuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel untuk mendorong intervensi dari tingkat paling bawah.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto mengatakan penguatan peran KPM menjadi bagian dari konvergensi penanganan stunting di desa. Pihaknya menjalankan Aksi 4 dan Aksi 5 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Aksi 4 terkait penyusunan regulasi kepala daerah tentang stunting. Sedangkan Aksi 5 fokus pada pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM di desa,” ujarnya melalui Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Eko Suhermanto di Banjarbaru, Selasa (3/3/2026).
Eko menjelaskan, KPM berperan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi stunting sejak dini. Dalam menjalankan tugasnya, para kader memanfaatkan aplikasi Electronic Human Development Worker (EHDW) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Sejak digunakan pada 2021, aplikasi tersebut membantu desa memantau kondisi ibu hamil, balita, hingga akses layanan dasar lainnya. Secara aturan, setiap desa minimal memiliki satu KPM. Namun di Kalsel, dari sekitar 1.871 desa, jumlah KPM tercatat sudah melampaui 2.000 orang.
Baca Juga : Stunting Kalsel Turun Perlahan, Dinkes Kalsel Ungkap Faktor Lingkungan Pengaruhi Pencegahan Sejak Dini
Baca Juga : Pemprov Kalsel Targetkan Angka Stunting Turun ke 10 Persen
“Artinya, rata-rata satu desa memiliki lebih dari satu KPM. Ini menunjukkan keseriusan desa dalam menangani stunting,” katanya.
Tak hanya melakukan pendataan melalui aplikasi, KPM juga turun langsung ke lapangan. Mereka mengedukasi warga tentang pentingnya pencegahan stunting, mendorong pemeriksaan rutin di posyandu dan puskesmas, serta mengajak ibu hamil dan orang tua balita memanfaatkan layanan kesehatan.
Meski intervensi teknis kesehatan menjadi kewenangan dinas terkait, kehadiran KPM dinilai efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat desa.
Di sisi lain, Eko mengakui angka stunting di Kalimantan Selatan masih berada di kisaran 32 persen, atau di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi lintas sektor.
Menurutnya, berbagai regulasi dan intervensi sudah dijalankan, termasuk dukungan anggaran, sanitasi, dan layanan kesehatan. Namun pihaknya tetap melakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat percepatan penurunan angka stunting.
“Kami terus mengevaluasi agar program benar-benar berdampak. Kelemahan dipetakan, solusinya dirumuskan bersama,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan dukungan dari 2.000 KPM yang tersebar di desa, serta kolaborasi lintas sektor, angka stunting di Kalsel dapat ditekan secara bertahap. (rizqan)
Editor: Abadi
