BANJARMASIN, klikkalsel.com – Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin optimis industri halal di Kalsel berkembang pesat, karena masyarakatnya yang agamis dan religius.
Hal ini disampaikan Wapres saat menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDKES) Kalsel dan Pembukaan Kalsel Halal Nasional Fair di Siring Nol Kilometer, Selasa (11/4/2023).
Puluhan orang dengan berbagai latar belakang diantaranya akademisi/pakar, profesional, filantropis dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dikukuhkan sebagai jajaran pengurus KDKES.
Kepengurusan KDKES Kalsel ini diketuai Sekdaprov Kalsel Roy Rizal Anwar dan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menjabat sebagai Dewan Pelindung dan Penasihat.
Dalam sambutannya, gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu menyampaikan, Kalsel sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah. Dia menyakini, ekonomi syariah akan bertumbuh dengan cepat.
“Karena mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan beragama Islam. Di provinsi ini ada empat perguruan tinggi yang membuka program ekonomi syariah dan 286 pondok pesantren. Perkembangan ekonomi syariah sudah sangat nyata saat ini,” tuturnya.
Dia menyebut, pertumbuhan aset perbankan syariah di Kalsel bertumbuh, yana pada tahun 2022 telah mencapai Rp 6,8 triliun. Selain itu, kata dia, saat ini ada 415 jumlah usaha telah memiliki sertifikasi halal.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi keoptimisan Kalsel dalam mengembangkan industri halal di Kalsel. Melalui Kalsel National Halal Fair yang digelar, sebutnya, literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin pesat dan meningkat.
“Terbentuknya KDEKS di Provinsi Kalimantan Selatan saya kira juga mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori oleh KNEKS dalam mendorong eskalasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air,” ucapnya dalam sambutan.
Dia mengatakan, dengan dominasi sebanyak lebih dari 97 persen masyarakat muslim, menjadikan provinsi ini sebagai lokasi strategis pengembangan ekosistem syariah di masa depan.
“Saya yakin Kalimantan Selatan bisa menjadi simpul utama dalam peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di masa mendatang, utamanya di wilayah Kalimantan,” imbuhnya.
Menurutnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ada empat bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, dan yang keempat adalah bisnis dan kewirausahaan syariah.
Pertama, dalam pengembangan industri produk halal, sebut Wapres, percepatan sertifikasi halal agar diprioritaskan, baik sertifikasi halal terhadap rumah potong hewan, maupun percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Saya mendapat laporan bahwa di antara lebih dari 23 ribu produk makanan dan minuman yang tercatat pada Dinas Perindustrian Kalsel, baru sekitar 2.000 produk yang bersertifikat halal. Sertifikat halal ini sudah akan menjadi kewajiban terhitung Oktober 2024 nanti. Untuk itu, saya minta gap produk yang belum tersertifikasi halal agar menjadi perhatian,” tegasnya.
Baca Juga : Wapres RI KH Ma’ruf Amin Tinjau Semua Gerai Layanan MPP Banjarbaru
Baca Juga : Tuntas! Kapolresta Banjarmasin dan Kapolsek Bantim Jemput Pelaku Terkahir Pengeroyokan di Banua Anyar
Selain sertifikasi halal, Wapres yang juga sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengarahkan KDEKS Kalsel bersama pemangku kepentingan terkait untuk dapat mendorong perluasan dan penguatan berbagai aspek lain terkait industri produk halal.
“Seperti industri kesehatan syariah, sentra Industri Kecil dan Menengah Halal, dan pariwisata ramah muslim,” kata dia.
Kedua terkait bidang industri jasa keuangan syariah, Wapres mengungkapkan data Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit dari perbankan syariah tahun 2022 mencapai Rp6,44 triliun, tumbuh 21,11 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dia meminta KDEKS Kalsel untuk terus memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap penggunaan produk perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan pembangunan juga agar memanfaatkan penerbitan Sukuk Daerah dan pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.
Ketiga, terkait dana sosial syariah. KDEKS Kalsel diarahkan agar mengoptimalkan pemanfaatan potensi zakat dan wakaf yang dihimpun dari masyarakat. Sebagaimana Data Bank Indonesia mencatat tahun 2022 penerimaan zakat mencapai Rp8,3 triliun, sementara infak mencapai Rp8,4 triliun dengan penyalurannya sebesar Rp14,3 triliun.
“Selanjutnya, KDEKS Kalsel dapat mengawal pengelolaan zakat untuk membantu program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Juli 2022, nilai aset wakaf di Kalimantan Selatan mencapai Rp79,6 triliun, di mana sebagian besarnya berupa tanah. Ke depan, dia meminta KDEKS Kalsel agar terus mendorong program wakaf uang dan wakaf produktif.
Selain itu, KDEKS Kalsel dapat memperkuat lembaga keuangan mikro syariah melalui pengembangan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) berbasis masjid, pesantren, dan komunitas lainnya.
“Terakhir, terkait bisnis dan kewirausahaan syariah, saya mengapresiasi adanya Program One Pesantren One Product (OPOP),” sebutnya.
Melalui OPOP, ujar Wapres, semangat dan kapasitas untuk berinovasi para santri di pondok pesantren diharapkan kian meningkat dan memberi hasil nyata, sehingga tercipta santri-santri berdaya.
Selain itu, program-program lain yang juga perlu didorong antara lain Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS) di kantin-kantin, area wisata, maupun tempat-tempat pusat makanan di Kalsel, pembentukan Halal Export Center sebagai tempat pendampingan UKM Eksportir Produk Halal, serta Rumah Produksi Bersama guna membantu pengelola kawasan atau sentra industri halal. (rizqon)
Editor: Abadi
