Usulkan Pembangunan WC Umum

Anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur menyerap aspirasi masyarakat dalam reses di Kantor Kelurahan Sungai Bilu. (foto : wahyu/klikkalsel)

BANJARMASIN, klikkalsel – Kebiasaan masyarakat memanfaatkan jamban untuk buang hajat mulai diminimalisir. Pemerintah pun membuat larangan buang air besar di jamban yang dibangun pada bantaran sungai.

Sayangnya, banyak jamban sudah dirobohkan, tapi masyarakat yang bermukim berdekatan dengan sungai tak mendapat kompensasi pembangunan WC umum.

Hal ini mengemuka ketika anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Timur menggelar reses di Kantor Kelurahan Sungai Bilu, Senin (19/3/2018) siang.

Anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan Banjarmasin Timur menyerap aspirasi masyarakat dalam reses di Kantor Kelurahan Sungai Bilu. (foto : wahyu/klikkalsel)

Tak hanya itu, masyarakat sekitar juga menagih janji pembangunan jalan beraspal. Sebab rencana peningkatan kualitas jalan itu sudah masuk dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang). Namun hingga kini kabarnya tak jelas.

Noorlatifah, anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin berjanji akan melaporkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat itu ke instansi terkait di Pemko Banjarmasin.

Begitu juga dengan WC umum yang diinginkan masyarakat.  Anggota Fraksi Partai Golkar ini menawarkan pembangunan jamban apung yang ada septic tank.”Jadi kotoran tak mengotori sungai,” ujar wakil rakyat yang akrab disapa Lala ini.

Kalau perlu masyarakat menawarkan lahan, bisa dari hibah warga untuk dibangunkan WC umum. Pihaknya pun meminta masyarakat mengajukan permohonan itu secara tertulis.”Tentu kita akan mengusahakan Pemko Banjarmasin untuk bisa membangunan WC umum,” ungkapnya.

Begitu juga dengan usulan pengaspalan jalan yang hingga kini belum terealiasi. Lala melihat ada mis yang harus diluruskan. Ia pun berjanji mencek penambahan kualitas jalan yang belum juga direalisasikan itu.

Pada reses hingga menjelang petang itu, pihaknya juga menerima keluhan masyarakat miskin yang tak mendapatkan beras sejahtera (rastra) dari pemerintah.”Saya pun menyarankan dinas terkait harus menggelar rapat dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat. Tujuannya agar diketahui masyarakat yang benar-benar membutuhkan rastra tersebut,” katanya.

Dikemukakan Lala kembali, pelayanan puskesma kurang maksimal juga dikemukakan masyarakat. Mengingat hal ini berkaitan dengan mitra kerja Komisi IV, ia juga akan mengkomfirmasi langsung dengan instansi terkait.

Sementara Abdul Gais menekankan, usulan masyarakat minta pembangunan WC umun dan perbaikan jalan akan mereka sampaikan ke jajaran Pemko Banjarmasin.”Kita berusaha mewujudkan apa yang terjaring dalam reses,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.(wahyu)

Editor : Elo Syarif

Tinggalkan Balasan