Sekolah Rakyat Banjarmasin Terkendala Lahan, Dinsos Usulkan Balai Diklat Jadi Solusi

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Nuryadi

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di Banjarmasin, sepertinya belum bisa terealisasi lantaran keterbatasan lahan yang menjadi permasalahan utama.

Dikutip dari laman Kementerian Sosial (Kemensos) Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama yang 100 persen gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Sekolah ini terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka masa depan lebih cerah.

Hal tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2025, dimana program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Calon siswa sasaran Sekolah Rakyat ditentukan dengan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Namun sayangnya program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat tersebut saat ini belum bisa terealisasi di Kota berjuluk Seribu Sungai ini.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banjarmasin, Nuryadi, menyebut keterbatasan lahan menjadi alasan utama program ini belum bisa direalisasikan.

“Untuk pembangunan Sekolah Rakyat memang masih terkendala. Lahan yang diminta sekitar 4 hektare, dan itu tidak memungkinkan kami siapkan di Banjarmasin,” ucapnya, Kamis (22/5/2025).

Baca Juga : Serius Tangani Masalah Pendidikan untuk Masyarakat Miskin, Bupati Kotabaru Ajukan Pembentukan Sekolah Rakyat ke Kemensos

Baca Juga : Menteri Desa dan DPT RI Apresiasi Gubernur Kalsel H. Muhidin Atas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Idealnya, sekolah berbasis sosial ini membutuhkan area seluas 4.000 hingga 5.000 meter persegi atau sekitar 4-5 hektare. Namun, lahan dengan luas tersebut sulit ditemukan di kawasan padat penduduk seperti Banjarmasin.

Sebagai solusi, Dinsos mengusulkan alternatif lokasi di Balai Besar Diklat Sosial, yang berada di kawasan Batu Besar, Mulawarman, Banjarmasin Tengah.

“Kami tawarkan Balai Besar Diklat Sosial sebagai alternatif. Di sana bisa digunakan untuk menampung anak-anak putus sekolah,” jelasnya.

Nuryadi pun berharap, usulan pemanfaatan balai diklat ini bisa menjadi jalan tengah agar anak-anak yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal tetap mendapatkan hak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak.

“Mudah-mudahan usulan kami itu bisa di pertimbangkan untuk pengadaan Sekolah Rakyat itu,” pungkasnya.(fachrul)

Editor : Amran