BANJARMASIN, klikkalsel.com – Debat publik pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel telah dilakukan sebanyak tiga kali. Debat pamungkas yang digelar Sabtu malam mempertemukan kedua paslon, antara paslon nomor urut 1, H Sahbirin Noor – H Muhidin (BirinMu) dan nomor urut 2 Denny Indrayana – Difriadi (H2D).
Debat yang berlangsung panas antara kedua paslon tadi malam, membuat banyak masyarakat yang menyaksikan merasa cukup puas sebagai modal untuk menentukan siapa pemimpin Kalsel hingga 2024. Namun dari debat tadi malam, mendapat sorotan dan ketertarikan oleh salah seorang praktisi poltik Kalsel, yakni Puar Junaidi.
Puar mengatakan, bahwa dalam debat tersebut terlihat paslon nomor urut 1 sangat dewasa dalam berpolitik, dan menurutnya berbanding terbalik dengan paslon nomor urut 2, yang selalu mengoreksi dan memberikan penilaian terhadap paslon nomor urut 1.
“Hal ini sama sekali menunjukan bahwa paslon nomor urut 2 tidak memiliki visi misi kedepan apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel karena lebih banyak menyoroti,” ujar Puar, Minggu (29/11/2020).
Mengapa Puar bicara menyampaikan paslon nomor urut 1 lebih dewasa dalam menyikapi, bertindak dan berbuat, karena kata dia, paslon nomor urut 1 tidak melakukan serangan balik walaupun banyak celah yang bisa dilakukan.
Puar menambahkan, bahwa banyak pertanyaan yang dilontarkan paslon nomor urut 2 yang di nilai tidak sesuai dengan data sebenarnya.
“Terkait dengan jalan yang dikatakan dia hanya 780 kilometer terjadi penurunan, ini data dari mana, jadi Denny itu Asal Bunyi (Asbun) dalam bicara, tidak memiliki data serta fakta yang dia pegang sebagai referensi dalam debat tadi malam,” ucapnya.
“Juga di Bidang pertanian, itu juga data tahun berapa? kita tidak memahami itu. Saya tiga periode sebagai anggota DPRD, sangat memahami, dan mengetahui betul dengan kondisi di dalam penetapan RAPBD itu,” tambahnya.
Baca Juga : DPD AMPI Kalsel Minta H2D Kaji Ulang Indek Kepemudaan
Untuk itu ia berpesan kepada calon Gubernur nomor urut 2, agar lebih baik menyelesaikan proses hukum yang telah menetapkan Denny sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Payment Gateway.
“Di dalam KUHP, bahwa seorang tersangka bisa melakukan gugatan ganti rugi untuk pembersihan nama baik, kalau memang dia tidak bersalah. Tetapi kalau dia menanti masa penetapan itu kedaluarsa agar supaya proses ini dihentikan itu beda,” paparnya.
“Jadi sebagai praktisi hukum seperti Denny Indrayana, akan lebih baik untuk mengurus soal itu, dari pada membuat informasi yang menyesatkan kepada masyarakat Kalsel. Apalagi kasus ini sedang tergantung. Ditetapkan sebagai tersangka, masa kita memilih orang yang ditetapkan tersangka korupsi, jadi harus dibersihkan dulu nama itu,” imbuhnya.
Baca Juga : Debat Final : Muhidin Sebut Denny Indrayana Suka Menyalahkan, Datanya Tak Seimbang
Ia juga berharap agar, Paslon nomor urut 2 tidak membuat informasi yang menyesatkan. “Negara kita ini Negara hukum, kalau terjadi penyimpangan, ada penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai pada peruntukannya, laporkan, bukan diopinikan di publik untuk menjadi ranah politik,” harapnya.
“Kalau gaya kepemimpinan seperti ini kan bagaimana mau dipilih oleh rakyat, yang ada rakyat malah takut, nanti rakyat mengeritik sedikit di adukan, mengeritik sedikit nanti dianggap melanggar hukum. Takut nanti masyarakat memilih,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
