BANJARBARU, klikkalsel.com – Kegiatan tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit, ramai disebut penyebab terjadinya banjir di 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itupun langsung diklarifikasi pihak Pemprov Kalsel. Versi pemerintah, banjir terjadi akibat luapan air sungai yang melebihi kapasitas.
Plt Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menerangkan, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito terjadi persoalan anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi.
Secara umum, dia memaparkan, normalnya curah hujan bulan Januari 2020 sebesar 394 milimeter (mm) Sedangkan curah hujan harian 9 sampai 13 Januari 2021 sebesar 461 mm, atau terdapat kenaikan sebesar 8 sampai 9 kali lipat curah hujan yang masuk ke sungai.
“Dan dihitung air yang masuk ke sungai Barito sebanyak 2,08 miliar meter kubik, sedangkan kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta meter kubik,” terangnya kepada awak media, Selasa (19/1/2021).
Roy menambahkan, perkembangan terkini debit sungai 645,56 meter kubik per detik di Kabupaten Tanah Laut. Padahal kapasitas hanya 410,73 meter kubik per detik.
Selanjutnya, debit sungai di Kabupaten Banjar terdata 211,59 meter kubik per detik. Sedangkan kapasitas hanya 47,99 meter kubik per detik.
Sementara, debit sungai di Kabuaten Hulu Sungai Tengah (HST), Roy menerangkan debit sungai mencapai 333, 79 meter kubik per detik. Padahal kapasitas hanya 93,42 meter kubik per detik.
Bencana banjir seperti yang terjadi, ungkap Roy, pernah terjadi pada tahun 1928 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).
Sementara itu, untuk banjir di perkotaan akibat sistem drainase yang tidak mampu mengalirkan air dengan volume yang besar.
Daerah banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander atau lekukan sungai besar serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng. Ini mengakibatkan terjadi akumulasi dengan volume yang besar.
Soal penyebab dampak perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara, Roy menjelaskan
belum terlihat sebagai faktor utama. Meskipun demikian, saat ini sedang dipelajari lebih dalam guna akurasi data.
“Tambang dan sawit ini saat ini masih kita kaji bersama para ahli, apakah ada kontribusi besar terhadap banjir ini, namun saat ini faktor utama adalah karena curah hujan tinggi yang berulang setiap seratus tahunnya,” ucapnya.
Roy menjelaskan, untuk tambang saat ini izinnya tinggal 55 ribu hektare sejak 2008. Sementara analisa luasan tambang termasuk oleh masyarakat seluas 104 ribu hektare.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Kelik menambahkan, pemerintah provinsi secara serius membatasi pertambangan di Kalsel. Guna menjaga stabilitasi lingkungan. Dari 924 Pemprov sudah mencabut 623 izin tambang.
“Itupun kita di PTUN kan, kalah kita,” ungkapnya, mengilas balik saat pencabutan izin tambang PT Silo di Kabupaten Kotabaru.
Selain faktor luapan sungai, Kelik mengingatkan, banjir juga diakibatkan perilaku membuang sampah di sungai, sehingga menyumbat drainase.(rizqon)
Editor : Amran
