BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (25/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Muhammad Syarifuddin menghadiri langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Imam Turmudi beserta jajaran, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, Kepala Inspektorat Daerah Kalsel Akhmad Fydayeen, serta para kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, H. Muhidin menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan KPK harus dipandang sebagai langkah preventif agar penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan semakin bersih, transparan, dan akuntabel.
“Karena itu, mari kita maknai pendampingan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan agar penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan berjalan semakin baik dan berintegritas,” ujar Syarifuddin membacakan sambutan gubernur.
Muhidin menekankan, pencegahan korupsi sejatinya merupakan upaya menjaga amanah masyarakat. Setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Dievaluasi Pusat, Pemprov Kalsel Fokus Benahi Koordinasi dan Data
Baca Juga : Pemprov Kalsel Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan
Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Kalsel menindaklanjuti hasil rapat dengan serius, termasuk menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap, valid, dan tepat waktu.
Selain itu, gubernur juga mengingatkan agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial dilaksanakan secara terbuka, tertib, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya meminta seluruh jajaran menyampaikan data secara terbuka dan apa adanya, serta memberikan dukungan penuh terhadap setiap tahapan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan,” tegasnya.
Melalui sinergi yang terus dibangun bersama KPK, Pemprov Kalsel berharap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI Imam Turmudi mengapresiasi sambutan dan komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta DPRD Kalsel.
Menurutnya, kehadiran KPK di daerah merupakan bagian dari tugas pencegahan korupsi agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki visi yang sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Imam.
Rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (rizqan)
