BANJARMASIN, klikkalsel.com – Banyaknya kegiatan seremoni yang dilakukan Pemko Banjarmasin dinilai oleh pengamat kebijakan publik luput dari rencana prioritas.
Kendati sepanjang tahun 2023 hingga tri wulan ketiga, Pemko Banjarmasin sudah melakukan pembangunan infrastruktur, baik taman maupun jembatan, namun anggaran APBD yang digelontorkan untuk kegiatan seremoni juga tak sedikit.
Seperti Banjarmasin Sasirangan Festival yang dianggarkan dari
APBD murni tahun 2023 Rp 1,5 Miliar dan pembuatan film Seribu Sungai Rp 6 Miliar.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr MS Shiddiq, bahwa seharusnya Pemko Banjarmasin bisa lebih cermat dalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran APBD.
“Hemat saya seremoni harus diliat urgensinya, kepentingannya untuk apa. Kalau seremoni untuk giat yang nilai manfaat acaranya bisa dirasakan langsung oleh warga Banjarmasin mungkin tidak masalah,” ujarnya, Senin (16/10/2023).
Menurutnya saat ini Pemko masih belum memiliki rencana yang prioritas. Yang artinya Pemko perlu membuat rencana prioritas di antara berbagai rencana yang sudah ada.
“Jadi, kalau ditanya soal perlu tidak perlunya acara seremoni harus melihat aspek prioritas ini,” ucapnya.
Baca Juga : Dua Kali Terjadi Kebakaran di Banjarmasin, 10 KK Kehilangan Tempat Tinggal Dalam Semalam
Baca Juga : Pemko Teken MoU Bersama Kejari Banjarmasin Soal Penegakkan Hukum
Kendati demikian, Shiddiq juga mengatakan bahwa kegiatan seremonial yang dilaksanakan tersebut tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu proyek untuk menguntungkan diri sendiri.
“Hampir acara yang disusun di pemerintahan dari pusat hingga daerah termasuk di Pemko Banjarmasin kebanyakan lebih hanya sekadar proyek an sich (pada dirinya sendiri) tidak memperhitungkan nilai kemanfaatan langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
“Dan itu menjadi rutininas tahunan di semua lembaga, instansi atau dinas. Celakanya itu dana yang berasal dari APBN atau APBD,” sambungnya.
Dalam kaitan ini, kata Shiddiq semestinya pihak legialatif juga perlu melakukan kontrol dan evaluasi. Sebab, setiap kegiatan seremonial memakan dana yang tidak kecil.
“Jadi perlu otokritik dari kalangan dewan,” cetusnya.
“Kontrol ini penting untuk proses check and balancing. Sehingga ada rem dari kalangan pejabat yang doyan selfi di acara-acara seremoni,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
