Pembongkaran Baliho Bando Tidak Tepat

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Mengingat saat ini dalam kondisi darurat Covid-19, sehingga pembongkaran baliho bando yang dilakukan sangat tidak tepat. Karena mestinya ada langkah yang lebih humanis.

Lagipula, kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin H Sukhrowardi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin terpuruk dan bahkan bisa tidak mencapai 50 persen dari yang ditargetkan.

“Jadi yang dilakukan ini dasarnya semakin membuat PAD jadi makin tidak bisa bertambah,” kata anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini, usai rapat dengar pendapat dengan pihak pengusaha advertising dan SKPD terkait, Kamis (16/7/2020).

Apalagi katanya, pembongkaran membuat pengusaha advertising menjadi ‘cedera janji’ dengan kliennya, yang berdampak pengusaha tidak mendapatkan pemasukan. Malahan, bisa mengakibatkan dituntut ganti rugi.

“Paling buruk, pengusaha advertising mengalami kerugian dan berbuntut dengan PHK karyawannya. Kalau ini yang terjadi tentu multy efeknya akan berdampak luas di tengah kondisi pandemi ini,” ujar dia.

Ia pun menyarankan, perlu ada kebijakan progresif dengan memadukan antara terapan aturan dengan kondisi saat ini. Sehingga, polemik baliho bando ini bisa dicarikan jalan keluarnya secara legal, asalkan para pihak saling kerjasama dalam menyelesaikan masalah.

“Pemko jangan mengambil kebijakan yang hanya berdasar emosi dan mengabaikan kondisi saat ini, yang mana Pemko banyak kehilangan PAD,” katanya.

Ia berharap, Pemko Banjarmasin jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh di tengah kondisi yang lagi parah Covid-19. “Mestinya Pemko fokus dulu ke arah penanganan Covid-19 yang semakin bertambah banyak,” tukasnya. (farid)

Editor : Amran