MARABAHAN, klikkalsel – Terhitung sejak 1 Februari 2019, sebanyak 113 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) dari eselon II hingga IV memempati jabatan dan melaksanakan tugas serta fungsi baru.
Itu setelah perombakkan kabinet yang dilakukan oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani, Kamis (30/1/2019).
Pejabat tersebut terdiri 84 Pejabat Pengawas (Eselon IV), 22 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 6 Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II). Mereka mengikuti pelantikan dan sumpah jabatan baru yang digelar di Aula Selidah Kantor Bupati.
Bupati Batola Hj Noormiliyani mengangkat Asisten Bidang Pembangunan Setda Batola, Ir H Abdul Manaf selaku Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Batola menggantikan Ir H Supriyono yang memasuki masa pensiun terhitung sejak 01 Februari 2019.
Sementara itu, 6 pejabat yang dilantik menduduki Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) terdiri dari Suyud Sugiono selaku Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Pemerintahan.
Lalu Gusti Ruspandi selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporabudpar), Samson selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Saberi Thanoor selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Murniarti selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta dr H Azizah Sri Widari selaku Kepala Dinas Kesehatan.
Usai melantik, Bupati perempuan pertama di Kalsel itu, meminta jajarannya agar segera melangkah cepat dan tepat mengaktualisasikan tugas pokok, fungsi dan peran, dalam memulai start bergerak maju mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
Khusus Kepala Dinas PUPR yang baru, mantan Ketua DPRD Banjarmasin tersebut menegaskan dan berharap ketersediaan prasarana wilayah yang baik dan memadai dalam rangka mendukung aktivitas masyarakat. Meski disadari bersama, biaya konstruksi di Batola cukup mahal sementara ketersediaan anggaran terbatas.
“Saya berharap pembangunan prasarana wilayah benar-benar dilakukan secara selektif dan prioritas daerah tertentu seperti Kuta Bamara dan wilayah lainnya yang berkategori terjauh dan terluar,†harapnya.
Selain itu, PUPR juga diminta memperhatikan ketersediaan air bersih, pembangunan sanitasi dan penataan keindahan ruang milik jalan di kawasan hijau yang mencakup pengendalian pemasangan reklame. (rizqon)
Editor : Farid
