Peihal Izin THM Berkedok Kafe, DPMPTSP Sebut Izin Kafe Berdasarkan Rekomendasi Disporabudpar

BANJARBARU, klikkalsel.com – Tempat hiburan malam (THM) yang tak sesuai dengan perizinan dimiliki pada inspeksi mendadak (sidak) oleh Walikota Banjarbaru, Selasa (23/11/2021) malam diharapkan tak terulang lagi.

Temuan itu juga membuat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarbaru, buka suara.

Lilis, Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Tertentu menjelaskan, pihaknya hanya membuatkan surat, atas rekomendasi dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar).

Dalam sidak Kafe D’Legend dan Kafe 99 ditemukan izin dan pelaksanaan di lapangan tak sesuai izin, karena izinya untuk kafe. Namun, dalam realita ditemukan room karaoke dan DJ beserta sejumlah minuman keras.

“Kami membuatkan surat perizinan tersebut atas dasar rekomendasi dari Disporabudpar. Jika mereka tidak mengeluarkan rekomendasi, maka kami juga tidak akan membikinkan surat izin. Dan yang melakukan pengawasan di lapangan pun Disporabudpar, tapi jika kami disuruh ikut turun kami siap saja,” jelasnya kepada beberapa awak media di Aula Nadjmi Adhani DPMPTSP, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga : Kapolres Banjarbaru: Tak Ada Oknum Polisi Suplai Miras ke Kafe D’Legend

Baca Juga : Walikota Banjarbaru Temukan Miras di Kafe D’Legend, Pengelolaan Kafe: Miras Disuplai oleh Polisi

Pihaknya pun tak menyangkal atas temuan bahwa salah satu kafe yang namanya tidak sesuai dengan surat izin. Ia juga menjelaskan bahwa surat perizinan kafe diperbaharui setiap 2 tahun sekali.

“Kalau untuk yang kafe 99 itu, kami memang menerima laporan, dan pihak kafe sendiri sudah datang ke sini. Namun karena surat izin sebelumnyakan kedai kopi kampoeng dan baru satu tahun, masih ada sisa setahun. Sehingga kami tidak bisa memberi izin untuk memperbaharui nama, sebelum 2 tahun masa aktif selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Faizal RK, Sekretaris Disporabudpar Banjarbaru mengatakan kewenangan Disporabudpar hanya sebatas perizinan.

Sedangkan untuk penertiban peraturan Perda atau aturan Undang-undang hukum sendiri dilakukan oleh jajaran Satpol PP.

“Kalau tugas kami memperingatkan mengenai izin saja, kalau masalah penindakan itu bukan kami,” ujarnya.(putra)

Editor : Amran

Related Articles

Trending

Terbaru

IKUTI KAMI

1,763FansSuka
26,867PengikutMengikuti
582PelangganBerlangganan