BANJARMASIN, klikkalsel.com – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia – Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) menggelar Road Show dan workshop bertajuk tata kelola pertambangan batu bara di Kalsel.
Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi antara pelaku usaha, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kalsel.
Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Gita Mahyarani, mengatakan Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam industri batu bara nasional.
Dari sekitar 15 perusahaan anggota APBI yang beroperasi di provinsi ini, kontribusi produksinya mencapai hampir 70 persen dari total produksi batu bara di Kalsel.
“Karena itu, kegiatan ini kami selenggarakan bukan hanya untuk anggota APBI, tetapi juga seluruh pelaku usaha yang berada dalam rantai pasok industri batu bara,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Menurut Gita, penguatan penerapan good mining practice menjadi salah satu fokus utama dalam Road Show dan workshop tersebut.
Selain meningkatkan standar pengelolaan tambang, langkah itu juga diharapkan mampu menekan praktik pertambangan ilegal melalui kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan dan aparat penegak hukum.
“Karena itu kami menghadirkan diskusi mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan perusahaan serta bagaimana sinergi dengan kepolisian dan instansi penegak hukum di sektor ESDM dapat berjalan secara berkelanjutan,” terangnya.
Tak hanya membahas aspek hukum, APBI juga mendorong perusahaan tambang mulai beradaptasi dengan tantangan industri ke depan, salah satunya melalui elektrifikasi operasional tambang.
Baca Juga :Â Ungkap Penyebab Listrik Byar Pet di Kalsel, DPRD Panggil PLN
Baca Juga :Â Ungkap 379 Kilogram Sabu dan Ribuan Ekstasi, Tim AKBP Ade Harri Terima Penghargaan Kapolda Kalsel
Gita juga menerangkan bahwa langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon.
“Biaya bahan bakar terus meningkat, ditambah kondisi geopolitik global. Karena itu kami mulai mendorong elektrifikasi di sektor pertambangan. Memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tetapi ke depan potensinya sangat menjanjikan,” jelasnya.
Forum tersebut juga menjadi ajang pembahasan berbagai regulasi baru yang akan diterapkan pemerintah, termasuk implementasi skema DSI yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. APBI berharap seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut.
“Kami ingin memetakan persoalan-persoalan yang masih terjadi di sektor pertambangan. Bukan hanya penambangan ilegal, tetapi juga tumpang tindih izin dan berbagai aspek penegakan hukum lainnya yang masih perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.
Ia turut mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam menangani berbagai kasus pertambangan. Namun, menurutnya, penegakan hukum harus diiringi upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.
“Yang lebih penting adalah bagaimana proses itu menjadi pembelajaran dan pencegahan bagi seluruh perusahaan agar tata kelola pertambangan semakin baik,” tegasnya.
Selain menjadi ruang diskusi, APBI juga memperkenalkan berbagai best practice yang telah diterapkan perusahaan anggotanya.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan skala menengah maupun kecil dalam meningkatkan standar keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan tambang yang berkelanjutan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, mengatakan bahwa Pemprov Kalsel sangat menyambut baik penyelenggaraan road show tersebut.
Kegiatan ini dinilai selaras dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
“Kegiatan ini mudahan-mudahan bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh publik,” pungkasnya.(fachrul)
Editor: Amran
