BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kisruh antrian di sejumlah SPBU oleh sopir angkutan untuk mendapatkan BBM sudah terdengar dua bulan belakangan dan saat ini kian memuncak. Hal tersebut dikatakan Sekjen Organda Kalsel, Edi Sucipto usai menghadiri pertemuan dengan anggota Dewan Kalsel.
“Peran Satgas BBM dilapangan menurut kami terlalu gemuk, kurang lincah dan akibatnya lari di lapangan kurang,” katanya Senin (1/11/2021)
Dikatakannya pula pada waktu penyusunan pihaknya diajak, tetapi pada pembentukan kepengurusan pihaknya selaku user diapangan tak dilibatkan
“Sudah benar pembentukan Satgas dan anggotanya benar, tapi gemuk, sama saja kan orang gemuk larinya kurang lincah,”ucapnya.
Ditambahkannya pula kuota yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan truk angkutan, apalagi dengan berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyebabkan perekonomian bergerak kembali.
“Jadi anggota Organda kesulitan untuk mendapatkan BBM, padahal diperlukan untuk mengantarkan barang ke berbagai daerah,” jelasnya.
Anggota Organda di Pelabuhan Trisakti kurang lebih 1.600 truk angkutan, ditambah dengan angkutan lain yang tersebar di wilayah Kalsel.
“Jadi kuota yang disediakan jauh dari kebutuhan transportasi angkutan darat,”bebernya.
Baca juga: Diduga Sama-sama Mabuk, Perkelahian di Desa Layuh HST Berujung Maut
Baca Juga : Cucu Pemilik Koran Kalimantan Post Ditikam Pria tak Dikenal
Menurutnya, pembatasan pembelian BBM sebanyak 75 liter di SPBU bukanlah solusi, karena justru menyebabkan angkutan barang kesulitan untuk mengantar barang ke berbagai daerah.
“Kalau hanya 75 liter, tentu cukup untuk mengantar barang ke luar daerah, bahkan bisa kehabisan BBM di jalan,” ujarnya.
Selain itu, juga meminta peningkatan pengawasan di SPBU, agar kuota BBM yang diperuntukan bagi angkutan barang di Kalsel bisa tepat sasaran, dan tidak dimanfaatkan oknum tertentu atau pelansir yang mencari keuntungan di tengah kesulitan BBM.
“Kita sebenarnya sudah merasakan kesulitan BBM dalam dua bulan terakhir, namun yang terparah pada dua minggu terakhir,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengakui, idealnya memang ada penambahan kuota BBM, karena jumlah yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan transportasi di Kalsel.
“Idealnya ada penambahan hingga 350.000 KL, dari kuota sebesar 254.934 KL, mengingat kebutuhan transportasi dan angkutan barang cukup tinggi,” ujar politisi Partai Golkar.
Selain itu, juga dimungkinkan dikeluarkan kartu khusus untuk pembelian BBM bagi angkutan barang di Kalsel, seperti yang diterapkan di Bangka Belitung. “Ini memastikan kuota BBM tersebut bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain,”pungkasnya (Azka)
Editor: Abadi
