BANJARMASIN, klikalsel.com – Raperda badan hukum PDAM Bandarmasih tengah digodok. Dari payung hukum itu, modal dasar pada saat pendirian Perseroda PDAM Bandarmasih ditetapkan sebesar Rp1 triliun.
Saat ini modal yang ada ditempatkan Pemko Banjarmasin, yakni sebesar Rp416,32 miliar.
Selanjutnya modal pemerintah pusat senilai Rp5,438 miliar. Dan modal dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sejumlah Rp65,46 miliar.
Nominal tersebut adalah semua modal dan aset yang dulu dimiliki dan dikelola PDAM Bandarmasih. Dari modal yang ada tersebut masih terdapat kekurangan sekitar Rp500 miliar.
Saat dimintai tanggapan soal kekurangan modal tersebut, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, penyertaan modal sebesar Rp1 triliun tersebut ada dalam draf Raperda tentang Perseroda PDAM Bandarmasih yang masih digodok.
Baca Juga : Tarif PDAM Bandarmasih Terancam Naik Dua Kali Lipat
Baca Juga : OTT di HSU, KPK Amankan Sejumlah Orang
Baca Juga : Risma Dibuat Geram Saat Kunjungan di Banjarbaru, Melihat Mesin EDC Rusak Dan Kosong
Menurut dia, kekurangan modal dasar itu akan dipenuhi atau direalisasikan secara bertahap. Seperti pemenuhan modal inti minimum (MIM) Bank Kalsel, yang juga dilakukan secara berkala.
“Tentunya, harus tetap dibicarakan dengan dewan Banjarmasin. Berapa modal yang akan disuntikkan Pemko Banjarmasin,” jelasnya, saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Banjarmasin, Senin (13/9/2021) tadi.
Mengingat, modal dasar atau pemegang saham PDAM Bandarmasih tidak hanya Pemko Banjarmasin, tetapi juga Pemprov Kalsel dan pemerintah pusat.
Dikatakannya, mengelola perusahaan milik daerah yang mengurusi air bersih untuk warga ini, gampang-gampang susah.
Mengingat, kata dia, PDAM Bandarmasih memberikan layanan sosial oriented, tetapi juga bisnis oriented.
“PDAM jika sudah menjadi Perseroda, tidak hanya mengoptimalkan pelayanan dasar, tapi di satu sisi juga harus menghidupi perusahaan sendiri,” sebutnya. (farid)
Editor : Amran
