Mahasiswa Demo di DPRD Kalsel, Dari Harga Migor Mahal Hingga Turunkan Menteri Perdagangan Disampaikan

Mahasiswa saat ditemui perwakilan DPRD Kalsel saat menggelar demo

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin yang menamakan dirinya Fraksi Rakyat Indonesia mendatangi Kantor DPRD Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin guna menyampaikan aspirasi terkait mahalnya harga minyak goreng di pasaran, Senin (28/3/2022).

Mereka mempertanyakan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Padahal menurut mereka di daerah ini banyak ditemukan perkebunan sawit.

“Kami memohon pemerintah untuk hadir menyelesaikan masalah ini,” ujar perwakilan mahasiswa dalam orasinya.

Mereka pun meminta pemerintah untuk tidak kalah dengan mafia minyak goreng yang diduga berada di balik kondisi ini.

Mereka pun datang untuk mempertanyakan dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan mengembalikan ke mekanisme pasar. Imbasnya menurut mereka harga minyak goreng melambung tinggi.

Tak lama menggelar orasi, massa akhirnya ditemui anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmie dan Suripno Sumas.

Dihadapan massa Muhammad Yani Helmi mengaku mengutuk keras pelaku penimbunan minyak goreng beberapa saat lalu.

Ia mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya daerah untuk mencari solusi terkait kondisi ini.

Baca Juga : Sidak Pasar, Kapolresta Banjarmasin Sebut Minyak Goreng Tak Langka dan Akan Lakukan Pengawasan Distribusi

Baca Juga : Jembatan HKSN Senilai Puluhan Miliar Rampung, Tak Lama Lagi Diresmikan

Pria yang akrab disapa Paman Yani ini pun meminta Sekretaris Dewan untuk mengundang dan memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah dinas, khususnya perdagangan dan perindustrian untuk mencari solusi.

“Sekretaris Dewan tolong undang Dinas Perdagangan dan Perindustrian hari ini juga agar dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Sementara itu Suripno Sumas diwaktu yang sama menyebut masalah penentuan harga minyak goreng tersebut adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Terkait tuntutan adanya barang atau operasi pasar yang tidak tepat sasaran. Itu akan menjadi catatan kita juga untuk kita sampaikan ke dinas. Akan kami tegur,” ucapnya.

Mengamati tuntutan untuk menurunkan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi karena dianggap gagal menyelesaikan permasalahan minyak goreng ini, ia mengaku akan menyampaikan hal ini ke Pemerintah Pusat agar menjadi perhatian. (David)

Editor: Siti Nurul