BANJARMASIN, klikkalsel.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kalimantan Selatan masih bertahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan hingga Senin (15/6/2026) malam.
Massa aksi memilih tetap bertahan karena tidak hadirnya anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan yang mereka harapkan dapat berdialog langsung terkait sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut.
Koordinator aksi, Ahmad Munawir Sazali mengatakan, pihaknya membawa empat poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Namun, diskusi tidak dapat dimulai lantaran tidak ada satu pun perwakilan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan yang hadir.
“Hari ini kami membawa empat poin tuntutan. Yang kami minta hadir salah satunya anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, namun yang hadir hanya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Ahmad, bertahannya mahasiswa hingga malam hari merupakan bentuk komitmen untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan agar bersedia berdialog dengan mahasiswa.
“Kami ingin berbicara dan berdialog bersama DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Mahasiswa Kalimantan Selatan sampai detik ini bertahan untuk membuktikan keseriusan kami berdiskusi dan menyampaikan aspirasi,” katanya.
Baca Juga : Didemo Mahasiswa dengan Berbagai Isu, Gubernur H. Muhidin Tegaskan Pemprov Kalsel Tidak Anti Kritik
Baca Juga : Ratusan Buruh PT BBP Demo di DPRD Tabalong, Ngadu Gaji 3 Bulan Belum Dibayarkan
Ia mengungkapkan, sebelum aksi berlangsung pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus pernyataan sikap kepada pihak terkait.
Dalam surat tersebut, mahasiswa meminta kehadiran DPRD Kalimantan Selatan dan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
“Kami sudah meminta melalui surat agar DPRD dan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan hadir. Namun nyatanya hari ini tidak ada satu pun perwakilan DPR RI yang hadir,” ujarnya.
Meski DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan akan dihadirkan pada Kamis mendatang, mahasiswa mengaku masih meragukan komitmen tersebut.
“Kami masih menunggu bagaimana tiga hari ke depan DPRD Kalimantan Selatan bisa menghadirkan DPR RI Dapil Kalimantan Selatan. Sampai sekarang kami belum mendengar komitmen langsung dari mereka untuk hadir,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa empat tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah pusat menghapus program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta memperhatikan kondisi ekonomi rakyat, menolak revisi Undang-Undang Polri, dan meningkatkan kesejahteraan sektor pendidikan.
Empat tuntutan tersebut, kata Ahmad, telah melalui kajian dan diharapkan dapat didengar tidak hanya oleh DPRD Kalimantan Selatan, tetapi juga oleh anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan.
Sebagai bagian dari aksi, mahasiswa juga menggelar seremoni dengan menyerahkan kartu kuning kepada DPRD Kalimantan Selatan. Aksi simbolik tersebut dimaknai sebagai peringatan atas berbagai persoalan yang dinilai terjadi di tingkat daerah maupun nasional.
“Kartu kuning ini adalah tanda peringatan. Jangan sampai nantinya menjadi kartu merah. Ini menjadi simbol bahwa daerah maupun negara sedang menghadapi berbagai persoalan yang harus segera dibenahi,” pungkasnya. (airlangga)
Editor: Abadi
